2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mematangkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun yang sebelumnya diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan untuk membuat cicilan rumah lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelumnya, Kementerian PKP memperkirakan cicilan rumah subsidi dapat turun signifikan apabila tenor diperpanjang hingga 40 tahun. Simulasi pemerintah menunjukkan cicilan rumah subsidi yang saat ini berada di kisaran Rp 1 juta per bulan berpotensi turun menjadi sekitar Rp 773 ribu per bulan.
"Kita lagi mencari waktu yang cocok, kan harus dengan Tapera. Tapera itu kan ada saya, ada Pak Purbaya (Menteri Keuangan), ada Menteri Tenaga Kerja Pak Yassierli sama OJK satu lagi ya. Jadi sama-sama dong," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di DPR, Rabu (17/6/2026).
Berbagai kajian teknis sebenarnya sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah juga telah meminta masukan dari sektor perbankan dan lembaga pembiayaan untuk memastikan implementasi program berjalan.
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman
"Kita kan sudah disiapkan oleh Tapera, sudah dipelajari satu setengah bulan ini bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF ya. Kita bawa ke Tapera dulu kan komite yang membicarakan," kata Maruarar.
Program tersebut juga disebut merupakan upaya agar masyarakat bisa memperoleh rumah dengan cicilan yang lebih ringan dibanding skema yang tersedia saat ini.
"Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar ya. Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah, itu kan bagus sekali," ujarnya.
Pemerintah kini hanya menyelesaikan tahapan administratif dan koordinasi sebelum program diumumkan secara resmi kepada publik. Ia pun memberi sinyal bahwa peluncuran skema KPR tenor panjang tersebut tidak akan menunggu terlalu lama.
"Ya segera tahun ini, nggak lama lagi nggak boleh lama-lama," kata Maruarar.
(fys/wur)
Add
as a preferred
source on Google
