Tokoh Masyarakat Saharuddin Soroti Kompleksitas Masalah Medan Utara

18 Februari 202618 Februari 2026

MEDAN (Waspada.id): Tokoh masyarakat Saharuddin mengusulkan agar anggota dan pimpinan DPRD Medan, khususnya yang berasal dari Medan Utara, segera membentuk kaukus politik lintas partai di parlemen sebagai langkah strategis menjawab berbagai persoalan pembangunan yang hingga kini dinilai belum terselesaikan.

Dalam pesan WhatsApp yang disampaikan kepada sejumlah jurnalis, Kamis (18/2/2026), ia menilai kawasan tersebut masih menghadapi persoalan sosial dan kriminal yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan komprehensif.

“Kita membutuhkan forum bersama yang lebih fokus dan lintas kepentingan politik untuk mencari solusi nyata. Masalah sosial dan kriminal di wilayah ini seolah tak kunjung selesai dan bahkan menunjukkan gejala degradasi,” ujarnya.

Kelompok Kerja Informal

Menurutnya, kaukus politik di parlemen merupakan kelompok kerja informal yang beranggotakan legislator dari berbagai partai politik yang bersatu atas dasar kesamaan pandangan, kepentingan, maupun isu strategis daerah.

Wadah tersebut dapat digunakan untuk mengoordinasikan langkah, merencanakan kebijakan, serta memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan yang dinilai masih tertinggal di Kota Medan.

Ia menjelaskan, keberadaan kaukus tidak hanya memperkuat koordinasi antaranggota dewan, tetapi juga dapat menjadi forum evaluasi terhadap capaian pembangunan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Tujuan utamanya selain mempermudah koordinasi, juga agar anggota legislatif lebih efektif merumuskan kebijakan bersama serta memperkuat posisi dalam memperjuangkan isu-isu prioritas masyarakat,” katanya.

Saharuddin menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai sudah lama mengemuka, seperti maraknya tawuran, begal, serta berbagai penyakit masyarakat seperti praktik perjudian, prostitusi, dan peredaran narkoba yang dianggap menjadi akar persoalan sosial yang kompleks.

Ia menilai, tanpa adanya forum kolaboratif yang fokus dan konsisten, berbagai persoalan tersebut akan terus berulang karena penanganannya masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi antarinstansi maupun pemangku kepentingan.

Selain itu, kaukus diharapkan dapat menjadi ruang dialog reguler antara legislatif, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat guna menyusun langkah pencegahan yang lebih sistematis, termasuk penguatan program pendidikan, pemberdayaan ekonomi warga, serta revitalisasi lingkungan permukiman.

Menurutnya, pendekatan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada proyek fisik, tetapi juga harus menyentuh dimensi sosial dan kultural agar mampu memutus mata rantai persoalan yang selama ini terjadi.

Ia pun berharap para wakil rakyat dapat segera merespons gagasan tersebut dengan membangun komitmen bersama lintas fraksi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak pada kepentingan politik jangka pendek.

“Sudah saatnya ada langkah kolektif yang terukur. Kaukus ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar forum diskusi, tetapi menghasilkan kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (red)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.