Pemprov Aceh Usul APBN Tanggung BPJS 500 Ribu Warga Pascabencana

10 Februari 202610 Februari 2026

BANDA ACEH (Waspada.id): Pemerintah Aceh mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu jiwa masyarakat Aceh dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat rapat koordinasi bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah juga menyerahkan surat permohonan resmi kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Fadhlullah menjelaskan, permintaan tersebut diajukan karena Aceh saat ini masih berada dalam kondisi terdampak bencana, sehingga membutuhkan dukungan khusus dari pemerintah pusat, termasuk dalam pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.

“Sesuai aturan, hal ini dibolehkan karena Aceh sedang mengalami bencana. Usulan ini sudah kami sampaikan secara resmi, termasuk suratnya yang telah kami serahkan,” kata Fadhlullah.

Selama ini, kata dia, Pemerintah Aceh menanggung penuh pembiayaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Skema tersebut dijalankan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, keterbatasan fiskal daerah yang diperparah oleh besarnya kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana membuat kemampuan APBA semakin terbebani. Kondisi ini mendorong Pemerintah Aceh untuk meminta dukungan pembiayaan dari APBN.

Menurut Fadhlullah, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal, terutama bagi warga yang terdampak langsung bencana.

“Di tengah fokus kami pada pemulihan pasca bencana, kami berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat Aceh agar tidak seluruhnya dibebankan kepada APBA,” ujarnya.

Ia berharap, usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat sehingga jaminan kesehatan masyarakat Aceh tetap terjaga di tengah situasi darurat. Fadhlullah menegaskan, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap diprioritaskan.

Rapat koordinasi dengan pimpinan MPR RI itu juga dimanfaatkan Pemerintah Aceh untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis pascabencana, termasuk pemulihan sektor kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. (Hulwa)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.