Aceh dan Jurang Kualitas: Ketika IPM Tinggi Menutupi Krisis Pendidikan

10 Februari 202610 Februari 2026

Oleh: Dr. Usman Lamreung

Dalam konteks sepuluh tahun ke depan, hasil TKA ini harus dibaca sebagai early warning.

HASIL Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 menempatkan Aceh pada posisi ke-26 dari 38 provinsi—peringkat yang sulit dibantah sebagai sinyal serius masalah mutu pendidikan. Dengan nilai rata-rata gabungan hanya 35,93, Aceh tertinggal jauh dari provinsi rujukan seperti DI Yogyakarta yang mencatatkan skor 46,33. Lebih mengkhawatirkan lagi, komposisi nilai menunjukkan kelemahan struktural: Bahasa Inggris berada pada angka sangat rendah (22,74), Matematika 34,39, sementara Bahasa Indonesia relatif lebih baik (50,67). Data ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan potret kemampuan kognitif generasi muda Aceh dalam kompetensi dasar yang menentukan daya saing masa depan.

Sebanyak 2.988 dari 62.018 peserta TKA dinyatakan belum tuntas dan harus mengikuti ujian susulan. Angka ini menegaskan bahwa problem pendidikan Aceh tidak semata soal akses, tetapi kualitas proses belajar-mengajar. Dalam perspektif akademik, rendahnya capaian numerasi dan literasi bahasa asing mencerminkan lemahnya penguasaan higher-order thinking skills (HOTS), yang menurut berbagai studi merupakan fondasi inovasi, produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global.

Dalam konteks sepuluh tahun ke depan, hasil TKA ini harus dibaca sebagai early warning. Ketertinggalan Aceh dari banyak provinsi lain berpotensi memperlebar kesenjangan keterampilan (skills gap), baik dalam akses ke pendidikan tinggi maupun dalam kompetisi pasar kerja. Lulusan dengan basis akademik lemah cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap pengangguran terdidik, underemployment, serta rendahnya mobilitas sosial. Dengan kata lain, rendahnya kualitas pembelajaran hari ini adalah beban pembangunan ekonomi Aceh di masa depan.

Namun paradoks muncul ketika data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh justru menunjukkan tren positif. IPM meningkat dari 73,29 pada 2020 menjadi 76,23 pada 2025, dan seluruh kabupaten/kota berada pada kategori tinggi. Indikator pendidikan dalam IPM—rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah—terus membaik, meski laju peningkatannya relatif lambat. Ini menunjukkan bahwa Aceh berhasil memperluas partisipasi pendidikan, tetapi belum sepenuhnya berhasil meningkatkan mutu hasil belajarnya.

Paradoks ini penting dicermati. IPM yang tinggi sering kali dibaca sebagai keberhasilan pembangunan manusia, tetapi TKA mengingatkan bahwa kuantitas belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas. Dalam literatur pembangunan, kualitas human capital ditentukan bukan hanya oleh lama sekolah, melainkan oleh kompetensi yang benar-benar dikuasai peserta didik. Tanpa perbaikan substansial dalam kualitas pembelajaran, peningkatan IPM berisiko menjadi kosmetik statistik yang rapuh terhadap tantangan ekonomi riil.

Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi Aceh semakin relevan jika melihat kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan III-2025 tercatat 4,46 persen (y-on-y), relatif stabil namun belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Tingkat setengah pengangguran yang masih signifikan—sekitar 13,83 persen—menunjukkan bahwa masalah utama Aceh bukan hanya pertumbuhan, tetapi produktivitas. Di sinilah kualitas pendidikan memainkan peran kunci.

Dr. Usman Lamreung

Sektor-sektor potensial seperti konstruksi, pariwisata, akomodasi, serta konsumsi rumah tangga memang menunjukkan prospek positif. Namun tanpa tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing, sektor-sektor ini berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan berbiaya rendah (low-skill growth) yang rentan dan tidak berkelanjutan. Berbagai studi ekonomi pembangunan menegaskan bahwa peningkatan IPM—terutama melalui pendidikan dan kesehatan—berkontribusi langsung pada produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi jangka panjang.

Masih ada ruang optimisme. Tingkat partisipasi sekolah di Aceh sudah relatif tinggi, terutama di jenjang SD dan SMP. Ini adalah modal sosial penting. Tantangannya kini bergeser dari “memasukkan anak ke sekolah” menjadi “memastikan anak benar-benar belajar”. Reformasi pembelajaran—melalui peningkatan kapasitas guru, kurikulum yang menekankan berpikir kritis, numerasi, dan literasi bahasa asing, serta pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis masalah lokal—menjadi keniscayaan, bukan pilihan.

Tanpa intervensi kebijakan yang serius dan konsisten, Aceh berisiko terjebak dalam lingkaran pembangunan setengah matang: IPM meningkat, tetapi kualitas SDM stagnan; ekonomi tumbuh, tetapi pengangguran dan kemiskinan sulit ditekan. Sebaliknya, jika pendidikan ditempatkan sebagai investasi strategis—bukan sekadar belanja rutin—maka dalam 5–10 tahun ke depan Aceh memiliki peluang nyata membangun basis human capital yang kuat dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Pada akhirnya, masa depan Aceh tidak ditentukan oleh seberapa tinggi IPM di atas kertas, melainkan oleh seberapa dalam kompetensi generasi mudanya. TKA 2025 telah berbicara dengan jujur. Tinggal apakah kebijakan pendidikan dan pembangunan daerah mau mendengarkan—atau kembali mengabaikannya hingga terlambat.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.