Noel: Dari Titik Gacor Ke Titik OTT

22 Agustus 202522 Agustus 2025

Akhirnya, mari kita ucapkan selamat tinggal pada kisah inspiratif “Ojol jadi menteri.”

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap KPK. Kabar itu muncul pada Kamis, 21 Agustus 2025. Singkat, dingin, dan getir. Seorang pejabat yang dulu dielu-elukan karena kisah heroik dari pengemudi ojek daring hingga kursi kekuasaan, kini masuk berita utama bukan karena prestasi, melainkan karena borgol.

Operasi tangkap tangan KPK kali ini membidik dugaan pemerasan sertifikasi K3—sebuah ironi yang menampar nalar. Sertifikasi yang semestinya menjamin keselamatan buruh justru berubah menjadi ladang rente. “Benar,” kata Wakil Ketua KPK. Satu kata: singkat, tapi cukup untuk membuat publik mual.

Immanuel, yang akrab disapa Noel, adalah pejabat pertama Kabinet Prabowo-Gibran yang ditangkap. Rekor ini bukan capaian, melainkan noda di awal perjalanan pemerintahan. Noel bukan nama asing: ia aktivis, relawan politik, komisaris BUMN, dan akhirnya wakil menteri. Jejaknya jelas: dari pangkalan Ojol, lalu geser ke pangkalan politik. Dari lampu merah jalanan ke lampu sorot kekuasaan. Kini, ke lampu interogasi KPK.

Kisah Noel sebetulnya mirip kisah dongeng urban: seorang pengemudi Ojol mendaftarkan diri dengan modal ijazah anak dan surat nikah, lalu naik ke singgasana kabinet. Tapi dongeng ini berakhir buruk. Dari “titik gacor” Ojol ia kini jatuh di “titik OTT” KPK.

Inilah potret klasik politik Indonesia: relawan yang setia berpindah kubu akhirnya diberi kursi menteri. Loyalitas politik dihargai lebih tinggi daripada integritas. Noel adalah contoh paling vulgar: dari Jokowi Mania, lalu Ganjar Mania, kemudian Prabowo Mania 08. Seolah politik hanyalah aplikasi Ojol—tinggal geser lokasi, orderan baru pun datang.

Namun pangkalan terakhir ternyata jebakan. Dari “ojol inspiratif” menjadi “pejabat manipulatif.” Dari penggerak rakyat kecil menjadi pemeras buruh.

Kasus ini tidak berdiri sendiri. Ia membuka luka lama: absennya meritokrasi dalam rekrutmen pejabat, lemahnya filter integritas, dan praktik politik balas budi. Noel hanyalah wajah terbaru dari sistem yang menoleransi oportunis.

Dampaknya ganda. Bagi buruh, kasus ini menegaskan betapa rapuhnya perlindungan negara. Bagaimana mereka bisa percaya pada kementerian yang justru menjual keselamatan kerja sebagai komoditas? Bagi publik, kasus ini mengirim sinyal buruk: bahwa kabinet baru tidak imun terhadap korupsi, bahkan sebelum genap setahun berkuasa. Dan bagi KPK, kasus ini adalah ujian: apakah lembaga antirasuah masih berani mengupas jaringan politik di balik satu orang Noel?

Tragedi OTT Noel adalah simbol kegagalan moral sekaligus politik. Pemerintah harus berhenti menjadikan jabatan sebagai hadiah untuk relawan. Integritas tak bisa dibeli dengan jasa kampanye. Tanpa reformasi radikal dalam rekrutmen pejabat, kita akan terus menyaksikan drama buruk: dari jalanan ke kabinet, dari kabinet ke tahanan.

KPK harus menelusuri lebih dalam: siapa saja yang terlibat, siapa yang menikmati rente, dan bagaimana mekanisme pemerasan ini bisa berlangsung. Publik berhak tahu, karena yang diperas bukan hanya perusahaan, melainkan martabat pekerja Indonesia.

Akhirnya, mari kita ucapkan selamat tinggal pada kisah inspiratif “Ojol jadi menteri.” Cerita itu kini resmi berubah menjadi satire murahan: “Ojol jadi menteri, lalu jadi tersangka.” Dari titik gacor ke titik OTT, itulah garis lurus yang digambar Noel sendiri.

Pemerintah mesti berhenti menambal sistem dengan retorika. Integritas pejabat harus diuji sejak awal, bukan setelah mereka tertangkap. Jika Prabowo abai, negeri ini hanya akan terus melahirkan Noel-Noel baru—dan kita semua dipaksa menonton sandiwara lama dengan aktor berbeda, di panggung yang sama, berakhir dengan borgol yang serupa.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.