Meminimalisir Banjir, Warga Minta Presiden Prioritaskan Normalisasi Sungai Besitang

KONDISI alamiah aliran sungai Besitang sejak tahun 2006 mengalami perubahan signifikan. Sungai yang hulunya berada di kawasan hutan hujan tropis dataran rendah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dahulunya dalam, tapi kini, mengalami pendangkalan cukup serius.

Pendangkalan sungai berawal dari peristiwa banjir bandang pada akhir Desember 2006 yang diperkirakan membawa jutaan kubik material sedimentasi tanah dari hulu sungai hingga menyebar sampai ke bagian hilir muara sungai Tanjung Keramat, Kec. Pangkalansusu.

Pendangkalan sungai diperparah ketika terulang kembali banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025 lalu yang menenggelamkan ribuan rumah warga yang tersebar luas di sejumlah desa dan kelurahan.

Sedimentasi tanah yang dibawa arus air dari hulu mengendap di dasar sungai sehingga membuat sungai bertambah semakin dangkal. Kondisi ini diperburuk banyaknya daerah aliran sungai mengalami abrasi efek dari terjangan banjir sehingga membuat sungai makin lebar dan dangkal.

PERMUKIMAN warga di bantaran sungai di Kel. Kampung Lama, Kec. Besitang, terancam akibat abrasi yang sudah semakin meluas. Waspada.id/Ist

Sejumlah daerah di bantaran sungai yang abrasi di antaranya di daerah Dusun Aras Napal, Desa Bukit Mas, Lingk IV, Kel. Kampung Lama, beberapa titik di tebing sungai di Kel. Pekan Besitang, Kel. Bukit akubi, hingga ke muara sungai di Sejanda, Desa Sei. Meran, Kec. Pangkalansusu.

Ramlan, salah seorang warga mengatakan, khusus di wilayah Kampung Lama, abrasi telah mengancam areal permukiman. Tanah di tebing sungai, katanya, sudah amblas kurang lebih 2,5 meter dan pohon kelapa sawit yang berada di pinggir sungai sudah terjun bebas.

Pendangkalan sungai terjadi akibat maraknya berbagai aktivitas ilegal, seperti aksi illegal logging dan alih fungsi hutan menjadi areal kebun kelapa sawit di kawasan hulu TNGL yang menyebabkan terjadinya deforestasi.

Dampak deforestasi, membuat tutupan hutan menjadi berkurang sehingga ketika curah hujan tinggi, air tidak dapat terserap akar pohon. Air bercampur material tanah pun terjun bebas ke dalam sungai dan dengan cepat di bawa arus deras ke kawasan hilir.

Fenomena kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Besitang tentunya menyimpan potensi ancaman serius bagi masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran sungai. Curah hujan dengan intensitas tinggi pun menjadi ancaman nyata, seperti bencana banjir yang baru terjadi pada November 2025 lalu.

Situasi alam yang mengancam ini diperparah dengan semakin meluasnya praktik alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit di hilir. Pengusaha yang tidak ramah terhadap konservasi ini membendung ratusan paluh sehingga membuat sebaran air dari hulu terhambat.

Sempadan sungai sebagai batas imajiner di kiri kanan sungai yang esensinya berfungsi sebagai zona penyangga untuk melindungi lingkungan, mencegah banjir dan menjaga ekosistem, kini telah mengalami degradasi cukup parah akibat ulah tangan manusia yang mengekploitasi hutan dari hulu hingga hilir.

Kondisi kerusakan alam yang makin parah ini menyimpan “bom waktu” yang siap meledak dan memporak porandakan bangunan rumah saat terjadi banjir bandang. Sungai sebagai anugerah alam ciptaan Tuhan, sewaktu-waktu bisa menjadi mesin pembunuh massal.

Tapi, ironisnya, ada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengkonversi hutan mangrove sekala luas di Besitang, malah disebut- sebut sudah mengantongi surat berharga, yakni sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan pemerintah.

Malah, ada salah satu korporasi yang juga mengkonversi ratusan hektare hutan mangrove di Sungai Pucuk, Kel. Pekan Besitang, tetap eksis, meski perusahaan ini dikabarkan tidak memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan), termasuk tidak mengantongi legalitas sertifikat HGU.

Merajalelanya praktik alih fungsi hutan, baik di kawasan hulu hutan hujan tropis dataran rendah TNGL, maupun hutan mangrove di daerah pesisir pantai, membuktikan bahwa potret penegakan hukum di negeri ini terasa masih sangat lemah.

Seperti ada disparitas, di mana rakyat kecil yang menebang pohon bakau untuk diolah menjadi arang demi memenuhi tuntutan sejengkal perut buat keluarga sewaktu-waktu bisa ditangkap, sementara pengusaha yang membinasakan fungsi alamiah hutan secara luas terkesan dibiarkan.

Lemahnya penegak hukum tentu berimplikasi memperburuk terhadap ekosistem lingkungan, salah satunya wilayah ini rentan dilanda banjir. Fenomena banjir besar diyakini akan terus berulang karena tutupan hutan sudah semakin menipis dan aliran sungai sudah kian dangkal.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto, baru-baru ini, mengusulkan normalisasi sungai di provinsi Aceh yang rusak dan mengalami pendangkalan masif pascabanjir. Menurut Menhan, normalisasi membutuhkan penanganan jangka panjang dan upaya besar.

Perhatian dari pemerintah pusat terhadap pendangkalan sungai diharapkan jangan hanya fokus terhadap wilayah Aceh saja, tapi sejumlah wilayah sungai di Langkat, Sumut, termasuk di Besitang yang juga mengalami pendangkalan membutuhkan perhatian yang sama.

MADRASAH Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan SMP Dhrama Bakti Besitang menghadapi ancaman serius karena tebing sungai mengalami abrasi. Waspada.id/Asrirrais

Wilayah Besitang yang secara geografis berbatasan dengan Aceh sudah sejak lama mengusulkan normalisasi sungai yang telah mengalami pendangkalan cukup serius pasca terjadi banjir bandang 19 tahun yang silam.

Bahkan, usulan krusial ini sudah pernah disampaikan, Rahmatsyah, dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan yang berlangsung di aula Kantor Camat Besitang beberapa tahun lalu. Tapi, sayangnya, aspirasi ini tak ada follow up-nya, bak seperti dianggap angin lalu.

Menurut Rahmat saat dihubungi waspada.id, Jumat (2/1), sungai Besitang sudah tidak mampu untuk menampung debit air dalam jumlah besar. “Jangankan banjir besar, ketika terjadi banjir sedang saja, air sungai sudah meluap dan dengan cepat merendam wilayah permukiman warga karena sungai sudah terlalu dangkal,” ujarnya.

Untuk meminimalisir agar banjir tidak terus berulang, masyarakat Besitang memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memperioritaskan normalisasi sungai Besitang yang saat ini sudah sangat dangkal akibat sedimentasi lumpur di dasar sungai.
Asrirrais/WASPADA.id

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.