
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
MEDAN (Waspada.id) : Ribuan massa dari berbagai elemen seperti Mahasiswa dan Pengemudi Ojek Online kembali melakukan aksi di depan Gedung DPRD Sumut, jalan Iman Bonjol, Jumat (29/8).
Kali ini, massa aksi kembali berunjuk rasa untuk menunjukkan solidaritas sekaligus protes usai tewasnya salah seorang pengemudi ojek online saat melakukan aksi serupa di Jakarta tadi malam, (28/8).
Pengemudi ojek online bernama Affan, 21, harus tewas dilindas mobil kendaraan taktis milik personil Brimob saat melakukan aksi tadi malam.
Kejadian itu kembali menyulut api perlawanan dari masyarakat, khususnya ojek online. Massa di Gedung DPRD Sumut pun menyuarakan hal yang sama, massa yang marah terus berdatangan untuk menyampaikan protes kepada pihak berwenang di Gedung DPRD Sumut.

Saat berorasi peserta aksi pun dengan lantang menyuarakan keberatannya atas aksi brutal yang dilakukan pihak aparat terhadap peserta aksi yang menyuarakan aspirasi.
“Kami ini bukan binatang pak, kami ini rakyat. Kami sudah muak diperlakukan seperti ini, teman kami sekarang masih terbaring di rumah sakit akibat diinjak-injak oleh polisi kemarin,” ujar orator di depan massa aksi.
Rupanya aksi kekerasan juga dialami massa aksi di Medan, seorang mahasiswa Politeknik Negeri Medan diakui mengalami kekerasan hingga kejang-kejang, hingga kini masih dirawat di rumah sakit.
Selain ratusan massa yang sudah hadir, tampak ratusan massa lagi kembali bergabung. Rombongan yang mengibarkan bendera organisasi mahasiswa terus berjalan mendekati titik aksi di depan Gedung DPRD Sumut.
Tampak gabungan mahasiswa dari organisasi Cipayung Plus berjalan dari jalan Kejaksaan menuju ke Gedung DPRD Sumut di jalan Imam Bonjol.

Dalam beberapa hari terakhir, sejak Selasa (26/8) berbagai elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes tunjangan anggota DPR RI yang dinilai jauh melampaui rata-rata pendapatan masyarakat.
Massa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah krisis ekonomi di masyarakat.
Selain itu aksi juga membawa selusin tuntutan. Selain menuntut agar tunjangan mewah DPR dihapuskan, massa juga menuntut agar gaji DPR disamakan dengan buruh.
Selain itu, penggunaan anggaran daerah juga menjadi sorotan. Massa mendesak transparansi dan akuntabilitas dari DPRD Kota Medan.
Massa juga menuntut agar RUU perampasan aset disahkan. Kemudian, massa menuntut transparansi hasil audit BPK dan KPK. Massa juga menuntut pengalihan anggaran DPR untuk kesejahteraan rakyat.
Kemudian, massa menuntut negara menjamin kebebasa masyarakat untuk berekspresi. Dengan tegas massa menolak aksi represif yang dilakukan oleh aparat terhadap warga saat menyampaikam pendapat di muka umum. (Id23)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.