Ketua Komisi XI DPR Sambut Baik Langkah Presiden Buka Opsi Negosiasi Soal Tarif AS

24 April 202524 April 2025

JAKARTA (Waspada):
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun,
menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membuka opsi negosiasi dan menetapkan kebijakan perdagangan yang fleksibel terhadap kebijakan Presiden AS Trump.

Misbakhun mengatakan, fleksibilitas itu harus tetap sejalan dengan perlindungan terhadap industri nasional.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Kalau kita punya keunggulan, kita harus perkuat. Kalau belum siap, jangan dipaksakan. Yang penting, kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap negosiasi,” katanya dalam forum Dialektika Demokrasi di Jakarta, Kamis (24/4).

Misbakhun menegaskan kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) harus dijadikan momen bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, bukan justru menimbulkan kepanikan.

Indonesia sebagai bangsa besar yang sedang ‘naik kelas’ tidak boleh gentar menghadapi tekanan dari negara manapun, termasuk AS.

“Kita ini bangsa besar. Jangan sampai karena kebijakan satu negara, kita malah jadi ciut nyali. Justru ini saatnya kita menanamkan kembali semangat patriotik dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa ditakut-takuti,” tukas Misbakhun.

Dia menyoroti perbedaan angka terkait surplus perdagangan Indonesia dengan AS yang masih harus diselaraskan pemerintah. Namun menurutnya, dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor ke AS tidak signifikan.

“Kontribusi ekspor ke Amerika hanya sekitar 2% dari PDB kita. Jadi tidak ada alasan kuat untuk menganggap ini sebagai ancaman besar. Jangan sampai kita ikut-ikutan panik membicarakan krisis yang sebenarnya belum ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi digital, terutama dalam sistem pembayaran nasional. Ia menilai dominasi sistem pembayaran global seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia terlalu bergantung pada negara adidaya.

“Kita harus punya kedaulatan di sektor pembayaran digital. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah bentuk kemandirian. Kita tak bisa terus bergantung pada sistem asing yang hanya memperkuat hegemoninya,” tegasnya.

Misbakhun mengingatkan bahwa tekanan dari luar negeri seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, bukan alasan untuk menyerah atau tunduk.

“Amerika saja memikirkan kepentingan nasional mereka. Masa kita tidak,”ujarnya.(j04)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.