5 hours ago
2
BIREUEN (Waspada.id): Anggota Komisi V DPR RI asal Bireuen, H. Ruslan M. Daud (HRD), memberikan peringatan serius kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen agar tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan daerah. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah kini semakin terbatas akibat adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, 21 Oktober 2025, HRD menyebut bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam situasi yang perlu diwaspadai. “Membangun Bireuen tidak bisa hanya mengandalkan APBK, karena anggarannya tidak mencukupi. Sekarang kemampuan daerah makin terbatas akibat efisiensi anggaran yang dipotong pusat. Dana transfer ke daerah ada yang dipotong 25 persen bahkan sampai 30 persen,” ujar mantan Bupati Bireuen tersebut.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Dampak Pemotongan Dana Transfer
Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Hal ini menyebabkan ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan menjadi semakin sempit. Sebagian besar APBK terserap untuk belanja wajib dan belanja pegawai, sementara porsi untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi sangat terbatas.
“Kalau tidak disikapi dengan strategi yang tepat, anggaran yang ada hanya akan habis untuk membayar gaji pegawai dan belanja rutin. Akibatnya, pembangunan sektor prioritas seperti jalan, irigasi, waduk, pendidikan, dan kesehatan akan terabaikan,” tambah HRD.
Ia menekankan bahwa dengan keterbatasan tersebut, Pemkab Bireuen perlu melakukan terobosan kreatif untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBK, baik melalui lobi ke kementerian dan lembaga pusat, kerjasama dengan pihak swasta, maupun penguatan skema kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP).
Perlunya Sikap Proaktif Pemerintah Daerah
Menurut HRD, salah satu kelemahan yang kerap terjadi di daerah adalah sikap pasif dan terlalu menunggu bantuan dari pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih aktif menjemput bola, berkoordinasi, dan melobi berbagai kementerian agar proyek strategis nasional maupun program lintas sektoral dapat diarahkan ke Bireuen.
“Kalau pemda hanya duduk diam dan menunggu, pembangunan pasti terhambat. Harus ada upaya menjemput program, memperjuangkan kepentingan daerah di pusat, dan menunjukkan kesiapan daerah dalam menerima proyek-proyek strategis,” tegasnya.
Ia mencontohkan, sejumlah daerah lain berhasil memperoleh dukungan besar dari kementerian lantaran kepala daerah dan perangkatnya aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. “Bireuen juga bisa seperti itu. Kita punya potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur, asalkan ada keseriusan untuk memperjuangkannya,” ujarnya.
Kebijakan yang Bijak dan Berorientasi Sosial
Lebih lanjut, HRD juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dibuat oleh Pemkab Bireuen harus memperhatikan dampak sosial di masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang tidak sinkron dengan aspirasi masyarakat berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menambah masalah. Apalagi kalau kebijakan itu bertentangan dengan hasil musyawarah di tingkat desa. Pemerintah daerah harus bijak, jangan membuat kebijakan di atas kebijakan,” kata HRD dengan nada tegas.
Ia menilai bahwa dalam konteks otonomi daerah, kebijakan yang baik harus lahir dari proses partisipatif, yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat, tokoh gampong, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap keputusan pembangunan akan memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat di mata masyarakat.
Kemandirian Fiskal sebagai Kunci
Selain mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, HRD juga menyoroti pentingnya upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Ia menyarankan Pemkab Bireuen untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi jasa, serta pengelolaan aset daerah yang produktif.
“Selama ini, kontribusi PAD terhadap APBK masih relatif kecil. Asumsi saya mungkin tidak sampai 10% dari total APBK, kalau bisa ditingkatkan, setidaknya ada ruang dan celah fiskal yang lebih besar untuk pembiayaan program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha kecil-menengah (UKM) perlu dikembangkan secara sistematis karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, sektor-sektor tersebut juga berpotensi menjadi sumber PAD baru.
Ajakan Kolaboratif
Di akhir pernyataannya, HRD mengajak seluruh elemen daerahmulai dari pemerintah, DPRK, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sipil—untuk bersinergi membangun Bireuen secara kolaboratif. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, yang paling dibutuhkan bukan hanya anggaran, tetapi juga komitmen, kreativitas, dan kesatuan visi antara seluruh pihak yang berkepentingan.
“Bireuen tidak akan maju kalau hanya mengandalkan APBK. Kita butuh semangat gotong royong dan kepemimpinan yang berani menjemput peluang. Dengan kolaborasi dan keseriusan, saya yakin Bireuen bisa bangkit dan berkembang menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera,” tutup HRD. (Id73)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
