2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan melanjutkan kebijakan burden sharing bunga utang Surat Berharga Negara (SBN) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, kebijakan burden sharing menganggu batasan antara fiskal dan moneter. Ini dianggap mengaburkan independensi bank sentral.
"Tidak menggunakan burden sharing itu biar moneter jalan moneter. Kalau burden sharing terus seolah menggabungkan kembali bank sentral dan pemerintah," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia INDEF, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dia pun berjanji akan menghindari kebijakan ini ke depannya. Keputusan tidak melanjutkan burden sharing ini sudah pernah ditegaskan Purbaya. Burden sharing ini awalnya muncul di masa pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah membutuhkan dana untuk mengatasi pandemi.
Selepas Covid, BI menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BI 'Suntik' Proyek Perumahan Rakyat & Kopdes, Begini Hitungannya!
