Eropa Mau Punya Militer Kuat, tapi Banyak Negara Belum Siap Bayar

Jakarta, CNBC Indonesia - Eropa sedang fokus untuk memperkuat kembali militernya. Perang Rusia-Ukraina membuat banyak negara-negara Eropa sadar bahwa pertahanan tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan nomor dua.

Mengutip The Economist, salah satu gambaran perubahan itu terlihat di sebuah pabrik di utara Swedia.

Di sana, sebuah bendera Ukraina bertuliskan aksara Sirilik dengan pesan "terima kasih, selalu" tergantung di pabrik milik Hagglunds, anak usaha BAE Systems, perusahaan pertahanan terbesar Inggris.

Bendera itu diberikan oleh Brigade ke-21 Ukraina, yang mengoperasikan kendaraan tempur infanteri CV90 buatan pabrik tersebut.

Tentara Ukraina bahkan menyebut kendaraan itu sebagai "the Scandinavian beast" atau binatang buas dari Skandinavia.

Satu dekade lalu, kondisi pabrik Hagglunds sangat berbeda. Pabrik ini masih harus memangkas biaya agar bisa bertahan hidup. Namun kini, situasinya berbalik. Kapasitas produksi sedang diperbesar hingga lima sampai enam kali lipat untuk memenuhi lonjakan pesanan yang sangat besar.

Pendapatan pabrik pun melonjak dari US$211 juta pada 2018 menjadi US$1,1 miliar pada 2025.

Tommy Gustafsson-Rask, manajer umum Hagglunds, mengatakan pendapatan perusahaan kini diperkirakan menuju lebih dari US$2 miliar per tahun. Jumlah pekerjanya juga naik lebih dari tiga kali lipat sejak 2021, menjadi sekitar 2.600 orang.

Eropa Kebut Belanja Militer

Kisah di Ornskoldsvik ini menunjukkan sisi positif dari gelombang belanja militer Eropa.

Negara-negara di kawasan tersebut tengah berupaya memenuhi kesepakatan NATO yang dibuat setahun lalu, yakni menaikkan belanja pertahanan menjadi 3,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035. Di luar itu, ada tambahan 1,5% untuk infrastruktur keamanan.

Sebagian besar dana tersebut akan dipakai untuk membeli peralatan baru, mulai dari rudal, drone, tank, hingga kapal perang.

Negara-negara NATO di Eropa perlu membangun kembali kekuatan militernya untuk menghadapi potensi serangan dari Rusia, bahkan dalam skenario tanpa dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

Bagi negara yang memiliki industri pertahanan besar, belanja ini bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, ada sisi lain yang tidak kalah rumit. Di Brussels, Belgia, ribuan orang turun ke jalan membawa slogan "welfare, not warfare" atau kesejahteraan, bukan perang. Tahun lalu di Italia, serikat pekerja mengerahkan sekitar 500.000 orang untuk memprotes rencana kenaikan belanja pertahanan.

Pemerintah negara-negara Eropa kini harus memilih, apakah menambah utang, menaikkan pajak, memangkas belanja sosial, atau menggabungkan ketiganya.

Masalahnya, jika melihat kondisi keuangan negara-negara militer terbesar di Eropa, banyak yang belum berada di jalur yang cukup kuat untuk mencapai target belanja pertahanan 3,5% dari PDB. Inggris dan Prancis termasuk di dalamnya.

Kondisi ini berpotensi memicu perdebatan tajam dalam KTT NATO pada 7-8 Juli 2026 di Ankara, Turki.

Presiden AS Donald Trump dan Menteri Perang Pete Hegseth melihat anggota NATO di Eropa sebagai pihak yang terlalu bergantung pada jaminan keamanan dari Negeri Paman Sam, tetapi tetap memberi warganya fasilitas kesejahteraan besar dan libur panjang.

Pada Jumat (3/7/2026) pekan lalu, Trump mengunggah grafik di media sosial yang menunjukkan belanja pertahanan AS jauh lebih besar dibandingkan sejumlah anggota NATO. Dia menilai tidak masuk akal jika AS terus berjalan di jalur yang timpang seperti itu.

Target belanja pertahanan 3,5% pada dasarnya dibuat untuk menjaga agar Trump tetap mendukung NATO.

Namun, untuk memahami mengapa banyak negara Eropa kemungkinan gagal memenuhi janji tersebut, negara-negara ini bisa dibagi menjadi tiga kelompok, yakni yang serius, yang kesulitan, dan yang cenderung santai.

Tiga Kelompok Negara Eropa

Kelompok pertama adalah negara-negara yang sudah mencapai target atau berada di jalur untuk segera mencapainya. Mereka umumnya adalah negara yang merasa paling terancam oleh Rusia, seperti negara-negara Baltik dan Polandia.

Namun, langkah ini tidak mudah. Lithuania menaikkan beberapa pajak yang sudah ada dan memperkenalkan pajak baru bernama "security contribution".

Finlandia memangkas belanja kesehatan dan layanan sosial. Secara keseluruhan, lembaga pemeringkat Fitch memperkirakan ada 11 negara Eropa yang membiayai setidaknya separuh kenaikan belanja pertahanannya melalui kenaikan pajak atau pemangkasan belanja.

Berdasarkan survei European Council on Foreign Relations, mayoritas masyarakat di negara-negara tersebut mendukung pemangkasan belanja sosial untuk membiayai pertahanan.

Ada juga negara yang masuk kelompok baik karena masih memiliki ruang besar untuk berutang, seperti Denmark, Swedia, dan terutama Jerman. Jerman menargetkan belanja pertahanan mencapai 3,7% dari PDB pada 2030.

Dengan rasio utang publik yang relatif rendah, para politisi di negara-negara ini untuk sementara bisa menghindari pilihan sulit antara belanja militer dan belanja sosial.

Kelompok kedua adalah negara-negara yang ingin mencapai target, tetapi memiliki ruang fiskal sempit dan dukungan publik yang rendah untuk kenaikan pajak atau pemangkasan bantuan sosial. Sayangnya, dua kekuatan nuklir Eropa, Inggris dan Prancis, masuk kelompok ini.

Inggris berada dalam posisi keuangan yang sangat ketat. Bulan lalu, Menteri Pertahanan John Healey bahkan mengundurkan diri karena menilai kenaikan anggaran pertahanan yang direncanakan terlalu kecil. Seorang pejabat Kementerian Keuangan Inggris membalas dengan memperingatkan bahwa tuntutan Healey pada dasarnya berarti pemangkasan anggaran sekolah dan rumah sakit.

Setelah perdebatan lanjutan, Inggris hanya menambah belanja pertahanan sebesar 0,1% dari PDB pada 2030, sehingga totalnya menjadi 2,7%. Para analis meragukan Inggris bisa mencapai target 3,5% pada 2035.

Prancis bahkan tertinggal lebih jauh. Negara itu hanya berencana menaikkan belanja pertahanan menjadi 2,5% dari PDB pada 2030. Menurut Court of Auditors Prancis, target ini saja sudah membutuhkan pilihan sulit, baik melalui kenaikan pajak maupun pemangkasan anggaran di sektor lain.

Kelompok ketiga adalah negara-negara yang tampak lebih santai. Spanyol berhasil mendapatkan pengecualian dan menyatakan akan membatasi belanja pertahanan di level 2,1% dari PDB.

Negara lain seperti Portugal, yang belanja pertahanannya baru sedikit di atas 2%, tetap berjanji akan mencapai target, tetapi belum menunjukkan langkah nyata yang cukup besar. Italia mengambil cara yang lebih kreatif. Negara itu melaporkan kenaikan belanja pertahanan 39% agar terlihat mencapai 2% dari PDB pada tahun lalu. Namun, kenaikan belanja yang benar-benar terjadi hanya 7%, sementara sisanya lebih banyak berasal dari trik pencatatan akuntansi.

Masalahnya Bukan Cuma Uang

Negara-negara yang gagal mencapai 3% pada 2030 akan menghadapi jalan yang jauh lebih berat untuk mengejar target 3,5% pada 2035.

Fenella McGerty dari International Institute for Strategic Studies memperingatkan bahwa banyak negara mungkin akan menunda belanja besar sampai tahun-tahun terakhir, seperti yang terjadi ketika NATO menetapkan pedoman belanja 2% pada 2014.

Masalah dari pola seperti ini adalah lonjakan belanja yang tiba-tiba. Negara-negara sekutu kemudian saling berebut peralatan militer yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, harga naik dan waktu tunggu semakin panjang.

Dari sisi politik, tantangannya juga besar. Banyak negara memiliki kelompok populis kiri yang menolak belanja militer karena alasan sosial. Di sisi lain, ada kelompok populis kanan yang tidak melihat Rusia sebagai ancaman serius.

Dari sisi fiskal, tekanan juga akan makin berat. Negara yang membiayai anggaran pertahanan dengan utang, seperti Jerman, bisa kesulitan mempertahankan belanja tersebut dalam jangka panjang. Apalagi, biaya bunga utang dan beban populasi yang menua akan terus meningkat.

Masalah Eropa bukan hanya soal kemungkinan gagal mencapai target belanja. Cara mereka membelanjakan uang juga menjadi persoalan. Banyak negara terlalu fokus pada industri dalam negeri masing-masing, sehingga sistem pertahanan Eropa menjadi terpecah-pecah.

Sebagai contoh, Eropa mengoperasikan 12 jenis tank dan memproduksi lima jenis howitzer yang berbeda. Sebagai perbandingan, AS hanya memiliki satu jenis untuk masing-masing kategori tersebut.

Belum lagi persoalan proyek-proyek yang membengkak. Bulan lalu, Jerman membatalkan program pembangunan kapal senilai €10 miliar atau sekitar US$11,4 miliar karena proyek itu terlambat dan biayanya melonjak menjadi €18 miliar. Wajib pajak pun punya alasan untuk marah, karena sekitar €2,3 miliar sudah terlanjur habis untuk fregat yang tidak akan pernah diterima angkatan laut.

Karena itu, negara-negara Eropa tidak cukup hanya melihat seberapa besar uang yang dibelanjakan. Mereka juga perlu melihat apa yang benar-benar dibeli dari uang tersebut, dan apakah belanja itu mampu memenuhi kemampuan militer yang sudah dijanjikan kepada NATO, seperti brigade lapis baja.

Sebagian target militer memang dirahasiakan dengan alasan keamanan. Namun, membuka sebagian informasi kepada publik dapat meningkatkan akuntabilitas.

Perdebatan anggaran yang paling keras kemungkinan masih akan datang. Pemerintah Eropa akan lebih mudah meyakinkan rakyatnya untuk mendukung belanja pertahanan jika mereka bisa menunjukkan bahwa uang tersebut benar-benar digunakan dengan tepat.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/luc)

Add as a preferred
source on Google