3 hours ago
1
MEDAN (Waspada.id): Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kini menjelma menjadi indikator serius kegagalan kepemimpinan dalam menjaga stabilitas dan kohesi birokrasi.
‘’Dalam tempo kurang dari enam bulan, sedikitnya enam kepala dinas memilih mundur, sebuah situasi yang sulit dibaca sebagai kebetulan administratif,’’ sebut pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda kepada Waspada.id, Rabu (11/2/2026).
Terbaru, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Hendra Dermawan Siregar, mengundurkan diri pada 9 Februari 2026, meski belum genap enam bulan menjabat. Ia dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution pada 22 Agustus 2025 untuk menggantikan Topan Obaja Putra Ginting yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK jabatan strategis yang sejak awal sarat tekanan politik dan publik.
Tak lama berselang, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Fitra Kurnia, juga mundur sejak 9 Februari 2026. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Hasmirizal Lubis (Perkim) dan Rajali (Ketahanan Pangan) telah lebih dulu angkat kaki, disusul pejabat lain seperti Ilyas Sitorus (Kominfo) dan Rahmadhani Lubis (BKAD).
Elfenda menyebut, enam kepala dinas dalam waktu singkat menandakan bukan sekadar dinamika individu, melainkan kegagalan kepemimpinan kolektif gubernur dalam mengelola organisasi pemerintahan daerah.
Padahal dalam tata kelola pemerintahan daerah, kata Elfenda, kepala daerah memegang peran sentral sebagai pembangun sistem kerja, bukan sekadar pemberi target. ‘’Namun pengunduran diri kepala dinas beruntun ini justru mengindikasikan pola kepemimpinan yang lebih menekankan tekanan kinerja daripada pembenahan sistemik. Besar kemungkinan ada ketidaknyamanan, tekanan politik dan resiko bersentuhan dengan hukum yang tinggi menyebabkan pejabat tersebut mundur dari jabatannya,’’ ungkapnya.
Berbagai Informasi dari internal Pemprovsu yang dimuat media menyebutkan, Kadis PUPR mundur karena tekanan pekerjaan, terutama terkait proyek infrastruktur bermasalah dan percepatan proyek pascabencana.
‘’Namun tekanan semacam ini seharusnya menjadi tanggung jawab kepemimpinan gubernur untuk dikelola melalui mekanisme organisasi, bukan dibiarkan menjadi beban personal pejabat teknis,’’ ujarnya.
Elfenda menyebut, ketika kepala dinas memilih mundur karena tekanan, itu berarti kepemimpinan gagal menyediakan ruang aman untuk bekerja secara profesional dan akuntabel.
‘’Bungkamnya Gubernur saat ditanya awak media menunjukkan gagalnya Komunikasi Kepemimpinan. Alih-alih meredam kegaduhan dengan penjelasan terbuka, Gubernur Sumut dan jajaran kunci Pemprovsu justru memilih bungkam. Sikap ini mempertegas kesan kepemimpinan yang absen dalam komunikasi publik, padahal transparansi adalah elemen utama good governance,’’ ucapnya.
Dalam konteks krisis birokrasi, kata Elfenda, diam bukanlah netral. Diam adalah keputusan politik yang memperlemah kepercayaan publik dan menurunkan moral aparatur sipil negara di internal pemerintahan ditengah persidangan kasus korupsi jalan Sumut yang menjerat kepala dinas PUPR Topan Ginting.
‘’Eksodus kepala OPD juga mencerminkan kegagalan gubernur dalam menerjemahkan janji politik ke dalam peta jalan birokrasi yang realistis. Kepala OPD berada di persimpangan: di satu sisi dituntut mengeksekusi visi besar kepala daerah, di sisi lain harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran, regulasi ketat, serta warisan masalah hukum dari periode sebelumnya. Ketika visi politik seorang gubernur tidak diimbangi dengan kesiapan sistem yang kuat, yang terjadi bukan akselerasi, melainkan fungsi, energi, dan daya kerjanya menurun akibat tekanan yang berlangsung terus-menerus tanpa pembenahan sistem,’’ jelasnya.
Elfenda pun menyebut fenomena mundur karena “tekanan pekerjaan” menunjukkan adanya pemindahan risiko kepemimpinan ke level teknokratis. Kepala dinas dijadikan penyangga kegagalan sistem baik soal proyek bermasalah, keterbatasan fiskal, efesiensi anggaran perintah inpres nomor 1 tahun 2025, situasi bencana banjir Sumatera dan longsor, maupun tekanan publik.
Dalam organisasi publik yang sehat, kegagalan dikelola melalui evaluasi dan koreksi sistem. Dalam kondisi ini, yang terjadi justru sebaliknya individu dikorbankan demi menjaga citra kepemimpinan puncak.
Pergantian cepat pejabat strategis berdampak langsung pada keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Infrastruktur, pemulihan pascabencana, serta pengendalian ekonomi daerah membutuhkan kepemimpinan teknokratis yang stabil dan terlindungi.
Ketika kepala OPD datang dan pergi dalam hitungan bulan, pesan yang terbaca di internal birokrasi adalah: jabatan struktural adalah posisi rawan, bukan ruang pengabdian.
Eksodus kepala dinas ini, sambung Elfenda, merupakan ujian paling nyata bagi kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang baru berjalan satu tahun selama menjabat sebagai gubernur Sumut.
Kepemimpinan seorang gubernur tidak bisa diukur dari kecepatannya mengganti pejabat, tetapi diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas organisasi, membangun kepercayaan internal, dan menciptakan sistem kerja yang adil serta manusiawi.
‘’Tanpa koreksi serius terhadap gaya kepemimpinan Bobby Nasution sebagai gubernur Sumut, pola komunikasi, transparansi dan manajemen perubahan, gelombang pengunduran diri ini berpotensi terus berulang yang berakibat birokrasi di Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi rapuh di tengah tuntutan publik akan perbaikan tata kelola, tarnaparansi dan kuntabilitas publik yang semakin tinggi,’’ ungkapnya.
Dalam tata kelola pemerintahan satu kegagalan bisa runtuh terlebih dulu bukan program, melainkan kepemimpinan yang tidak bertanggungjawab dan gagal menata organisasinya, demikian Elfenda Ananda, pendiri perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) ini.(id96)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
