DPRD Tapteng Sidak Ke Kantor Bupati: Isu Mangkrak Tak Terbukti, Gedung Sudah 80 Persen Rampung

TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Polemik seputar dugaan “mangkraknya” pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah akhirnya mulai terjawab. Pada Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek yang telah dibangun sejak tahun 2020 itu.

Dalam tinjauan langsung, para legislator mendapati fakta berbeda dari isu yang selama ini beredar di publik. Bangunan megah berlantai lima itu ternyata sudah mencapai sekitar 80 persen penyelesaian, bahkan sebagian ruangan dinilai sudah layak digunakan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Kalau kita lihat langsung, jelas sekali pembangunan ini tidak mangkrak. Progresnya sudah 80 persen, tinggal penyelesaian akhir saja,” ungkap Joneri Sihite, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, usai melakukan peninjauan. Ia juga menegaskan pentingnya agar proyek strategis tersebut dilanjutkan, demi kemaslahatan masyarakat Tapanuli Tengah.

Saat diwawancarai di tempat terpisah, Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, turut menyampaikan dukungan penuh agar pembangunan Kantor Bupati segera dituntaskan.

“Gedung ini sudah cukup representatif. Beberapa bagian bahkan sudah sangat bagus dan siap dipakai. Sudah saatnya kita menyingkirkan ego sektoral dan berpikir untuk kemajuan Tapanuli Tengah,” tegas Rivai.

Dari pantauan di lapangan, gedung lima lantai tersebut juga telah dilengkapi fasilitas lift, serta beberapa ruangan dengan interior modern. Hanya sebagian kecil pekerjaan seperti finishing, halaman, dan tata ruang luar yang belum rampung sepenuhnya.

Meski demikian, sidak ini juga menjadi sinyal keras bagi pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menyampaikan progres pembangunan kepada publik. Sebab, kabar simpang siur soal proyek “mangkrak” ini sempat menjadi isu politik yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Yang kita butuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, tapi menyelesaikan. Jangan biarkan perbedaan politik menghambat pelayanan publik,” pungkas Rivai.

Dengan hasil sidak tersebut, publik kini menanti langkah konkret dari Pemkab Tapanuli Tengah apakah proyek ini segera dilanjutkan hingga tuntas, atau kembali terhenti di tengah tarik ulur kepentingan politik yang belum juga reda. (Tnk)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.