Diklat Petugas Haji Dimulai, Kemenhaj Perketat Disiplin dan Kemampuan Berbahasa Arab

11 Januari 202611 Januari 2026

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Minggu (11/1/2026) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelatihan berlangsung selama 30 hari dengan total petugas haji tahun 2026 sebanyak lebih dari 4.000 orang.

Pelatihan tahun ini diperpanjang dan diperketat sebagai respons atas banyaknya keluhan jamaah pada musim haji sebelumnya.

“Alhamdulillah, pagi ini kita memulai pembukaan diklat bagi calon petugas PPIH Arab Saudi. Tahun lalu banyak keluhan dari jamaah, maka tahun ini kita perbaiki secara serius,” kata Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf (Gus Irfan), dalam keterangannya kepada media.

Diklat berlangsung selama 30 hari, terdiri atas 20 hari pelatihan tatap muka dan 10 hari pembelajaran daring, yang kemudian masih dilanjutkan dengan kelas online tambahan khusus untuk penguatan bahasa Arab.

Selama pelatihan, peserta dibekali berbagai materi, mulai dari kedisiplinan, penguatan fisik, pemahaman manasik dan teknis penyelenggaraan haji, hingga simulasi penugasan. Para peserta juga sudah dipetakan sejak awal mengenai lokasi tugas, struktur tim, hingga penanggung jawab pos masing-masing.

“Sehingga saat berangkat, mereka sudah tahu tugasnya, tahu timnya, dan tidak bingung di lapangan,” ujarnya.

Salah satu evaluasi utama tahun lalu adalah lemahnya kemampuan komunikasi petugas dengan jamaah dan otoritas Arab Saudi. Karena itu, penguatan bahasa Arab menjadi prioritas. Kemenhaj juga menggandeng lembaga bahasa dan menyediakan tutor khusus.

Diklat tahun ini juga menerapkan pola semi-militer untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan fisik peserta. Gus Irfan menegaskan, petugas yang melanggar aturan tidak akan ditoleransi.

“Di sini saja, kalau sudah diperingatkan satu-dua kali dan tetap melanggar, bisa langsung dipulangkan dan tidak diberangkatkan. Di Saudi juga sama,” tegasnya.

Penguatan pengawasan juga menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menilai kualitas petugas sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan haji.

“Salah satu kunci keberhasilan haji adalah petugas. Masih sering ditemukan petugas meninggalkan tugas, ini harus dihentikan,” katanya.

Dalam pelaksanaan puncak haji seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Kemenhaj juga melibatkan unsur TNI dan Polri sebanyak 185 personel untuk memperkuat layanan dan pengamanan jamaah, khususnya jamaah lansia dan rentan.

Kemenhaj juga menekankan pentingnya istitha’ah kesehatan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jamaah yang berangkat harus benar-benar dalam kondisi sehat karena haji merupakan ibadah yang menuntut kekuatan fisik.

Selain itu, tersedia pula tutor khusus untuk layanan ramah lansia, ramah perempuan, dan kelompok kebutuhan khusus.

“Kementerian ini baru, pasti disorot. Karena itu kami berusaha menjalankan amanah ini sebaik-baiknya,” kata Irfan.(id11)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.