Banjir Kota Medan 2025: Sebuah Etnografi Bencana

Oleh: Edy Suhartono

Intro
Menjelang  akhir tahun 2025,  tepatnya Kamis 27 November 2025 , Kota Medan dilanda banjir yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kota. Namun, di balik narasi teknis tentang curah hujan ekstrem, drainase buruk, dan dampak infrastruktur, terdapat lapisan-lapisan realitas sosial-budaya yang sering luput dari analisis.

Sebagai orang yang belajar Antropologi, yang sekaligus mengalami dan terdampak langsung bencana banjir, saya melihat peristiwa ini bukan semata sebagai “bencana alam,” melainkan sebagai “bencana antro-sosio-ekologis” yang kompleks.

Artikel ini berusaha melihat banjir Medan melalui lensa etnografi, mengeksplorasi bagaimana banjir dialami, ditafsirkan, dan dihadapi oleh baik individu maupun berbagai komunitas dalam ruang kota yang beragam, serta bagaimana relasi kuasa dan sejarah membentuk kerentanan dan daya tahan (resiliensi) mereka.

Banjir sebagai Cermin Hubungan Manusia, Ruang, dan Kekuasaan
Banjir di Medan tidak terjadi secara merata. Kawasan yang terdampak seperti Medan Marelan, Deli Tua dan Belawan, secara gografis mengungkap bahwa wilayah-wilayah ini bukan hanya sekedar daerah langganan banjir dan titik rendah di peta, melainkan juga ruang yang telah lama mengalami marginalisasi dalam perencanaan kota.

Mereka adalah area yang di masa lalu merupakan rawa atau jalur aliran air alamiah, yang kemudian “diambil alih” melalui proses urbanisasi yang cepat dan seringkali tak teratur.

Masyarakat di sini, banyak dari kalangan ekonomi lemah atau migran, hidup dalam kondisi “ditenggelamkan” secara sosial sebelum air datang. Banjir, dengan demikian, adalah pengingat fisik dari sejarah pengelolaan ruang yang timpang.

Banjir Kota Medan tahun 2025 juga merambah ke wilayah yang selama puluhan tahun tidak terdampak secara serius, seperti kawasan Glugur Kota yang menjadi bagian wilayah administratif Kecamatan Medan Barat (note: dimana penulis bermukim) juga terdampak banjir hingga setinggi dada orang dewasa. Bahkan di beberapa titik di daerah ini tergolong cukup dalam.

Ironisnya, kawasan Jalan Alfalah, UMSU dan sekitarnya yang masuk dalam Kawasan Medan Timur luput dari terjangan banjir, karena terhalang oleh badan rel kereta api yang posisinya relatif lebih tinggi dari badan jalan sehingga mampu menahan arus air dari Jalan Yos Sudarso yang nota bene berasal dari luapan Sungai Deli.

Kecamatan lainnya yang juga terdampak, umumnya dekat daerah bantaran sungai, seperti Medan Maimon, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Baru, Medan Helvetia juga tak luput dari terpaan banjir. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar DAS yang ada di Kota Medan rentan  terkena bencana banjir.

Narasi dan Makna di Tengah Banjir : Dari “Ujian Tuhan” hingga “Peran Negara”
Wawancara dengan korban banjir maupun pengalaman langsung sebagai penyintas menunjukkan beragam penafsiran atas bencana.

Sebagian warga, terutama kalangan usia tua, mungkin memaknainya sebagai “cobaan” atau “peringatan” dari Yang Maha Kuasa, sebuah narasi yang memberi ketahanan psikologis dengan merujuk pada hal yang di luar kendali manusia. Di sisi lain, terutama di kalangan pemuda dan aktivis, berkembang narasi “pengabaian negara.”

Sungai Deli yang penuh sampah bukan dilihat sebagai kesalahan masyarakat biasa, tetapi sebagai kegagalan sistemik pengelolaan sampah dan penegakan hukum. Tanggul yang jebol atau pompa yang tak menyala menjadi simbol peran negara yang abai dan ingkar terhadap janji infrastruktur. Konflik makna ini menunjukkan dinamika resistensi dan penerimaan dalam menghadapi krisis.

Praktik Solidaritas dan Hierarki dalam Tanggap Darurat
Saat institusi resmi lambat, lahirlah “ekonomi moral” bencana. Gotong-royong spontan muncul di tingkat RT/RW untuk evakuasi dan membagikan makanan. Warung-warung kecil yang selamat sering membuka dapur umum.

Namun, etnografi juga mencatat segregasi. Bantuan sering kali tersentralisasi di titik-titik yang mudah diakses media, sementara kampung-kampung di belakang tanggul atau permukiman liar bisa terlupakan.

Bantuan dan respon pemerintah juga dirasakan lambat sehingga inisitif tanggap darurat untuk mengatasi masalah sepenuhnya dilakukan oleh warga. Warga bantu warga menjadi sebuah penampakan yang real.

Bantuan bersifat karitatif dalam bentuk pemberian sembako (seperti beras dan bahan pangan) dilakukan beberapa hari setelah usai bencana dan berdasarkan rekomendasi pendataan dari Kepala Lingkungan setempat yang diikuti dengan proses pendokumentasian sebagai bentuk seremoni sekaligus bukti telah memberikan bantuan.

Relasi patron-klien juga terlihat: bantuan dari tokoh politik atau pengusaha tertentu dibagikan dengan atribut yang jelas, memperkuat jaringan dependensi di tengah krisis. Di sini, banjir menjadi panggung dimana solidaritas horizontal (warga bantu warga) beradu dengan logika bantuan vertikal yang cenderung seremonial dan politis.

Kehidupan dalam Kenormalan Basah:  Adaptasi dan Daya Tahan
Bagi banyak warga Medan, terutama yang tinggal di daerah langganan, banjir telah menjadi bagian dari “normalitas yang basah.”

Mereka mengembangkan “pengetahuan lokal” yang canggih: membaca tanda alam (seperti cuaca ekstrem, tingkah binatang :semut atau warna awan), menaikkan rumah secara bertahap, memiliki perahu karet sendiri, dan menyimpan dokumen penting di tempat tinggi. Ritual membersihkan rumah pasca-banjir telah menjadi rutinitas kolektif.

Namun, adaptasi ini jangan disalahartikan sebagai penerimaan. Ini adalah bentuk “ketahanan yang terpaksa” (subsistence resilience), yang justru bisa dimanfaatkan oleh otoritas untuk membenarkan ketidakadaan solusi struktural.

“Mereka sudah terbiasa,” menjadi pembenaran yang berbahaya. Masalahnya bentuk daya tahan masyarakat dalam mengatasi dan berdaptasi dengan situasi bencana tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman masing individu maupun kelompok. Bentuk local wisdom pada masyarakat perkotaan tentunya berbeda dengan masyarakat di pedesaan.

Pertanyaannya, apakah masih ada local wisdom pada masyarakat di perkotaan; dan seperti  apa bentuk local wisdom masyarakat di perkotaan dalam merespon bencana.

Pasca Banjir: Narasi Pemulihan dan Pola yang Berulang
Fase pemulihan adalah medan kontestasi baru. Perebutan sumber daya (bantuan tunai, material renovasi) dapat memicu ketegangan sosial.

Narasi heroik pemerintah daerah dalam “mengatasi” banjir seringkali mendominasi media, menutupi akar persoalan. Sementara itu, masyarakat akar rumput dengan cepat kembali ke pola hidup lama—termasuk membuang sampah ke sungai—bukan karena tidak peduli, tetapi karena alternatifnya tidak ada (tempat pembuangan yang tidak memadai, tarif resmi angkut sampah yang tidak terjangkau).

Siklus “banjir-pembersihan-pelupaan-banjir” terus berputar, menunjukkan bahwa tanpa perubahan radikal dalam hubungan antarwarga, negara, dan lingkungan, etnografi bencana yang sama akan terus ditulis ulang.

Kesimpulan
Banjir di Kota Medan 2025 adalah teks sosial yang kaya. Ia tidak hanya mengungkap sejarah panjang ketimpangan ruang, kegagalan tata kelola, tetapi juga kekuatan daya hidup komunitas.

Etnografi bencana ini menunjukkan bahwa solusi teknis (normalisasi sungai, pompa) akan selalu gagal jika tidak disertai dengan “normalisasi hubungan sosial” yang lebih adil. Membenahi sungai harus berarti membenahi akses pada perumahan sehat, layanan sampah yang inklusif, dan partisipasi warga dalam perencanaan kota.

Banjir bukanlah hanya sekedar air yang menggenang, tetapi lebih dari itu, ia adalah cermin yang memantulkan wajah masyarakat dan pemerintahannya. Hanya dengan membaca genangan air itu sebagai narasi budaya dan politik, Kota Medan dapat berharap memutus rantai “bencana” yang sebenarnya bersifat manusiawi ini. WASPADA.id

Penulis adalah Antropolog, Dosen Universitas Negeri Medan 

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.