57 minutes ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth meluncurkan kebijakan baru yang mewajibkan pemeriksaan kadar testosteron bagi personel militer berusia 30 tahun ke atas setiap tahun. Prajurit yang diketahui mengalami kekurangan hormon tersebut nantinya akan ditawari terapi pengganti testosteron (testosterone replacement therapy/TRT).
Kebijakan itu diumumkan Hegseth melalui video berdurasi hampir tiga menit yang diunggah di platform X dengan judul "The High-T Department of War". Menurut Hegseth, program tersebut bukan bertujuan meningkatkan kemampuan prajurit secara buatan, melainkan mengembalikan kadar hormon ke tingkat normal agar kesiapan tempur tetap terjaga.
"Ini bukan tentang peningkatan kemampuan secara artifisial. Ini tentang memulihkan dan mengoptimalkan kemampuan alami prajurit, melindungi kesehatan jangka panjang mereka, serta memastikan mereka memiliki fondasi biologis yang dibutuhkan untuk tetap siap bertempur," ujar Hegseth, sebagaimana dimuat laman CNN International dan RT, Jumat (17/7/2026).
Ia menjelaskan terapi hormon bersifat sukarela dan hanya diberikan berdasarkan rekomendasi tenaga medis setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya defisiensi testosteron. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi militer pemerintahan Presiden Donald Trump yang menekankan peningkatan kesiapan tempur dan kebugaran personel.
Meski demikian, Pentagon tidak menjelaskan dasar ilmiah yang menjadi landasan kebijakan tersebut ketika dimintai keterangan oleh wartawan. Kementerian hanya merujuk pada pernyataan Hegseth bahwa medan perang modern menuntut kesiapan fisik dan mental yang maksimal.
Pentagon juga tidak menjawab apakah pemeriksaan serupa akan dilakukan terhadap prajurit perempuan untuk mendeteksi penurunan hormon estrogen. Secara medis, kadar testosteron pria memang cenderung menurun seiring bertambahnya usia.
Kondisi ini dapat memicu berbagai gangguan seperti penurunan gairah seksual, disfungsi ereksi, perubahan suasana hati hingga kenaikan berat badan. Namun, sejumlah penelitian National Institutes of Health (NIH) menunjukkan terapi testosteron memang dapat membantu meningkatkan libido dan memperbaiki sebagian gangguan suasana hati, tetapi manfaatnya terhadap daya tahan fisik, kemampuan kognitif, maupun kesehatan secara keseluruhan masih terbatas.
Pemerintahan Trump belakangan memang mendorong penggunaan terapi testosteron yang lebih luas. Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. bahkan mendukung pelonggaran aturan pemberian obat testosteron, sementara Food and Drug Administration (FDA) tengah mengusulkan penyederhanaan persyaratan resep terapi tersebut.
Kebijakan Hegseth langsung memicu kritik dari kalangan politikus Demokrat. Mereka menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan sikap keras pemerintahan Trump yang selama ini menolak berbagai bentuk gender-affirming care bagi personel transgender di militer.
Senator Tammy Duckworth menyindir terapi hormon testosteron yang diusulkan Hegseth ini. Gender-affirming care merujuk ke layanan medis, psikologis, dan sosial yang membantu seseorang agar penampilan, identitas, atau karakteristik fisiknya selaras dengan identitas gender yang mereka rasakan.
"Saya rasa ini terdengar seperti gender-affirming care," ujarnya.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Chrissy Houlahan, juga mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai Hegseth terlalu dipengaruhi kelompok konservatif maskulin atau manosphere.
Sementara itu, Senator Cory Booker menilai langkah tersebut tidak mencerminkan prioritas yang tepat. Terutama ketika AS masih menghadapi konflik dengan Iran.
"Fakta bahwa di tengah perang yang penuh tantangan ini Menteri Pertahanan justru melakukan hal seperti ini membuat kami menjadi bahan tertawaan dunia. Ini benar-benar tidak masuk akal," kata Booker.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
