
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
LIMAPULUH (Waspada): Massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Aktivis Batubara (Amara) melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Bupati Batubara di Limapuluh, Selasa (2/7).
Mereka menuding banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di SKPD. Hal ini dikuatkan hasil audit BPK RI tahun 2023 s/d 2024 yang menunjukkan temuan dan pengembalian uang.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
“Kami sebagai masyarakat berperan penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana amanat undang-undang,” sebut Ketua Amara, Hendra di sela-sela sela aksi.
Mereka memandang dugaan korupsi ini tak terlepas dari pengawasan Inspektorat Kabupaten Batubara yang diketahui mempunyai wewenang untuk memeriksa setiap anggaran belanja yang dialokasikan. “Apakah pengawasan ini telah dilakukan secara baik,” ujarnya.
Sebelumnya lanjut Hendra, Amara telah mengajukan surat permohonan klarifikasi kepada Inspektorat karena menduga adanya manipulasi data atau bentuk kecurangan untuk maksud tertentu. “Permohonan klarifikasi yang diajukan ini sesuai landasan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujarnya.
Selain itu mendesak transparansi dalam menjalankan kinerja serta pengawasan dan hasil audit seluruh SKPD yang dilakukan sampai memberikan salinannya.
Kehadiran pengunjukrasa diterima Staf Ahli Pemkab Batubara Attaruddin dan beberapa pejabat lain. Attar berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Inspektorat.
Jalannya unjukrasa yang mendapat pengawasan aparat Polres maupun Pol PP Batubara berlangsung tertib. (a18)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.