Afif Abdillah Serap Aspirasi Warga, Soroti Pelayanan UHC Dan Masalah Lingkungan

21 Februari 202621 Februari 2026

MEDAN (Waspada.id) – Berbagai persoalan pelayanan publik mulai dari kesehatan, air bersih hingga infrastruktur lingkungan mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Medan, Afif Abdillah di Jalan Pelajar, Lingkungan VII, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (21/2). Warga meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang telah berjalan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menilai pelayanan kesehatan bagi peserta Universal Health Coverage (UHC) masih jauh dari harapan. Rahul, salah seorang warga, mengaku sering mendapat alasan keterbatasan kamar saat hendak berobat ke rumah sakit.

“Setiap kami berobat selalu dibilang kamar penuh. Kami jadi bingung harus mengadu ke mana, padahal program ini katanya untuk membantu warga kurang mampu,” ujarnya.

Rahul menambahkan, kondisi tersebut juga dialami warga lain sehingga mereka berharap ada jaminan pelayanan yang cepat dan tidak diskriminatif bagi pengguna UHC.

Menanggapi hal itu, Afif menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dibedakan antara pasien umum dan peserta UHC. Ia menyebut anggaran yang dibayarkan Pemerintah Kota Medan kepada BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp255 miliar per tahun, sehingga tidak seharusnya ada penolakan layanan.

“Tidak ada alasan rumah sakit menolak pasien UHC. Pelayanan harus maksimal, bukan berdalih kamar tidak tersedia,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kota Medan tengah mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Revisi itu diharapkan mampu memperbaiki tata kelola layanan, mulai dari ketersediaan ruang rawat inap, kejelasan tindakan medis, hingga pengawasan terhadap dugaan pungutan liar.

Dalam rancangan perubahan tersebut, lanjut Afif, Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi rutin ke rumah sakit untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan, termasuk mengecek ketersediaan kamar pasien secara berkala.

Selain masalah kesehatan, warga juga mengeluhkan air PDAM yang kerap mati. Afif menjelaskan bahwa pengelolaan air berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun pihaknya akan mendorong solusi alternatif, termasuk evaluasi sumur bor yang ada agar dapat kembali dimanfaatkan.

Keluhan infrastruktur turut menjadi perhatian, terutama jalan lingkungan yang belum selesai dicor dan fasilitas yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Afif berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada dinas terkait.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program pasar murah yang digelar pemerintah menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta mengawasi distribusinya agar tepat sasaran.

“Kita ingin semua bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan ditimbun atau disalahgunakan,” pungkasnya. (id142)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.