6 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah yang akan ditetapkan pemerintah bisa memberikan efek yang positif bagi perekonomian Indonesia.
Ia menyebut, kebijakan yang ditujukan untuk mengelola konsumsi BBM di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah memang berpotensi menghemat permintaan bahan bakar hingga 20%. Namun, juga memiliki efek pendorong konsumsi lainnya.
Efek pendorong terhadap ekonomi itu akan terjadi bila kebijakan WFH yang bakal diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam waktu dekat itu ditetapkan setiap Jumat, karena dampaknya kecil terhadap tekanan produktivitas.
"Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil. Sementara perjalanannya sama dari sini ke kantor," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia mengatakan, bagi ASN, Jumat biasanya dijadikan momentum untuk olahraga bersama saat pagi harinya, dan waktu kerja juga terpotong kewajiban salat Jumat. Menurutnya, tak berbeda dengan yang ada di sektor swasta, termasuk di pabrik-pabrik.
"Kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, enggak lama salat Jumat, habis salat Jumat leyeh-leyeh, habis itu pulang. Pabrik juga sama kan, paling pendek. Jadi dipilih yang paling sedikit shocknya ke produktivitas," tutur Purbaya.
Purbaya mengatakan, rencana kebijakan penerapan WFH ini telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Airlangga kemarin secara daring. Rapat itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tito menjelaskan, dalam rapat itu juga membahas kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan bahan bakar minyak (BBM), pascalonjakan harga minyak global. Meskipun begitu, dia masih belum mau membeberkan detail terkait rencana itu.
"Sudah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan. Ya saya nggak tahu siapa di istana. Apakah Pak Menko PMK (Pratikno), apakah Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto) ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Tito mengatakan salah satu skema yang dipertimbangkan adalah WFH selama satu hari dalam seminggu. Meskipun dia belum mau membeberkan kapan rencana itu akan diterapkan.
"Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, biar nanti yang putuskan. Nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke presiden," katanya.
"Setelah ada arahan bapak presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar aja," lanjutnya.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
