Wartawan Bapak

4 Januari 20264 Januari 2026

Oleh Syarbaini Oesman

Di sebuah daerah yang masyarakatnya dikenal keras, blak-blakan, dan terbiasa bercakap apa adanya, tumbuh sebuah istilah yang beredar secara senyap: wartawan bapak. Sebuah frasa yang terdengar akrab, bahkan hangat, tetapi sesungguhnya menyimpan ironi panjang tentang relasi kuasa dan runtuhnya jarak kritis.

Wartawan bapak bukan sekadar wartawan yang mengenal pejabat. Ia adalah jurnalis yang terlalu dekat—sedekat kepemilikan. “Bapak” di sini bisa pejabat, politisi, cukong, atau siapa pun yang memegang kendali anggaran dan pengaruh. Relasi itu tidak lagi setara. Ia menandai sebuah penaklukan.

Dalam perumpamaan paling sederhana, wartawan bapak ibarat benda mati yang sudah diberi cap: itu punya saya! Jinak. Tahu kapan harus memuji, kapan harus diam, dan kapan berpura-pura tidak melihat.

Fenomena ini bukan hal baru dalam dunia pers Indonesia. Ia hanya berganti nama dari masa ke masa: wartawan amplop, wartawan bodrex … kini wartawan bapak. Esensinya sama. Profesi jurnalisme direduksi menjadi alat transaksi kepentingan pribadi. Etika dikalahkan oleh akses. Fakta ditundukkan oleh fasilitas.

Bentuknya pun beragam. Ada wartawan yang menempel secara personal pada satu figur kekuasaan, ke mana sang pejabat melangkah, di situ ia berada. Ada pula yang lebih sistematis: masuk ke tim sukses, tim komunikasi, tim ahli, hingga duduk sebagai komisaris atau staf khusus di lembaga strategis dan BUMN. Secara administratif sah. Secara etik, keropos.

Di Aceh, praktik wartawan bapak berjalan rapi dan nyaris tak terdengar. Keistimewaannya, mereka bukan hanya mendapat akses informasi, melainkan juga privilese ekonomi. Penguasaan anggaran publikasi—baik yang bersumber dari pos pokok pikiran (pokir) maupun anggaran reguler di SKPA—sering kali berputar pada lingkaran yang sama. Media tak lagi diperlakukan sebagai pilar demokrasi, melainkan sebagai aset kekuasaan.

Kritik, dalam situasi seperti ini, dianggap gangguan. Media yang bersuara kerap dituding “ribut karena tidak kebagian iklan” atau “marah karena tidak dapat pokir”. Tuduhan yang dangkal, tetapi efektif. Logika sempit ini menutup diskusi etik dan menggesernya menjadi soal perut semata.

Tak heran jika kemudian banyak jurnalis yang masih menyimpan idealisme memilih diam. Bukan karena tak tahu masalahnya, melainkan karena enggan berkonflik dengan sesama kolega. Diam menjadi mekanisme bertahan hidup. Padahal, diam juga berarti membiarkan kerusakan terus berlangsung.

Dalam teori jurnalisme, fungsi pers bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan mengawasi kekuasaan. Harold D. Lasswell menyebut media sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial (surveillance of the environment). Sementara Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menegaskan, jurnalisme ada untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bebas dan mampu mengatur diri sendiri. Loyalitasnya satu: kepada publik.

Ketika loyalitas itu berpindah ke “bapak”, jurnalisme kehilangan ruhnya.

Pengalaman global menunjukkan perbedaan yang tegas. Negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia—yang secara konsisten berada di peringkat teratas Indeks Kebebasan Pers Dunia—memperlakukan pers sebagai mitra kritis. Pejabat publik terbiasa diawasi, dikritik, bahkan dipertanyakan secara terbuka. Transparansi menjadi kebiasaan, bukan ancaman.

Sebaliknya, negara-negara yang mengekang pers—Korea Utara, Eritrea, atau Turkmenistan—menjadikan media sebagai corong kekuasaan. Kritik dipadamkan, jurnalis dibungkam atau “dirangkul”.

Hasilnya bukan stabilitas, melainkan pembusukan yang tak terlihat hingga akhirnya meledak.

Indonesia berada di persimpangan. Secara konstitusional, kebebasan pers dijamin. Namun dalam praktik, penaklukan pers sering terjadi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kedekatan. Dengan anggaran. Dengan posisi. Dengan rasa sungkan.

Di situlah wartawan bapak menjadi sangat berbahaya. Mereka tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi ikut melumpuhkan fungsi jurnalisme sebagai alat koreksi. Mereka membantu menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, sementara problem sesungguhnya disapu ke bawah karpet.

Jurnalisme sejatinya bukan musuh negara. Ia justru bekerja untuk menjaga negara dari kebusukan kekuasaan. Tetapi bagi pejabat yang bermental korup dan anti-kritik, pers yang bekerja dengan benar adalah ancaman. Maka strategi paling efektif bukan membungkam pers, melainkan menjinakkannya.

Dan ketika pers sudah jinak, publiklah yang akhirnya membayar harga paling mahal. Mereka kehilangan hak atas kebenaran.

Penulis adalah pegiat kebebasan pers

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.