4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak masyarakat di Jakarta yang saat ini menyewa tempat tinggal tak layak, namun tidak mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Hal ini diungkapnya saat rapat internal terkait penyerapan anggaran Kementerian PKP, Kamis (30/4/2026).
"Di Jakarta, banyak sekali orang yang puluhan tahun nyewa untuk tempat tinggal. Kalau dengan aturan yang ada sekarang, enggak bisa tuh dapat karena dia enggak punya hak milik tempat tinggal. Padahal dia udah puluhan tahun tinggal di Jakarta," kata Maruarar atau Ara, Kamis (30/4/2026).
Ara ingin ada penyesuaian aturan bagi penerima BSPS, agar masyarakat yang masih menyewa rumah tak layak huni (RTLH) bisa mendapat bantuan BSPS.
"Nah, bagaimana kita juga melakukan terobosan-terobosan yang berkeadilan, tetapi bagaimana juga anggaran agar tidak salah gunakan. Saya sudah tunjuk Pak Robe, Pak Irjen, Pak Fitrah, bersama Pak Pahala, koordinasi dengan BPK, KPK, Polisi, Jaksa untuk berbuat kebaikan bagi negara kita," terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur mengatakan untuk masyarakat yang masih menyewa hunian tidak layak huni, bisa dapat bantuan BSPS.
"Di SE TKPR (Surat Edaran Nomor 01/SE/Dt/2026) bisa, sepanjang yang punya tanah itu bisa meyakinkan kita lewat surat bahwa selama 10 tahun, kalau itu diperbaiki, itu masyarakatnya nggak diusir," kata Fitrah
Saat ini, Fitrah mengaku sedang merombak aturan BSPS yang ada agar lebih baik lagi, sembari merumuskan aturan terbaru.
Untuk program BSPS yang sedang berjalan, saat ini akan tetap berlangsung berdasarkan aturan yang sudah ada.
"Semuanya kita evaluasi, tapi yang sudah jalan sekarang, ngikutin aturan lama, salah satu yang diperbaiki, sertifikat tanah itu, kepemilikannya, kita lagi cari skenario yang bisa mencapai keadilan lah bagi masyarakat," jelas Fitrah.
Sebagai informasi, program BSPS Kementerian PKP sepanjang 2026 sudah mencapai 10.200 RTLH yang sedang direnovasi.
Fitrah menjelaskan, anggaran untuk BSPS 2026 sebanyak Rp8,5 triliun. Hingga April 2026 sudah terealisasi Rp204 miliar.
"Program rumah direnovasi sejauh ini sudah capai 10.200 unit, dari target kuota 400.000 unit. Kita baru mulai kan, aturan banyak yang kita ubah," ungkap Fitrah.
(dem/dem)
Add
as a preferred
source on Google
