Trump Teken 4 Perintah Eksekutif Baru, Batu Bara Siap Berpesta?

Jakarta, CNBC Indonesia -Dalam langkah dramatis yang bertolak belakang dengan arah kebijakan energi bersih global, Presiden Amerika Seri kat Donald Trump pada Selasa (8/4/2025) waktu setempat menandatangani empat perintah eksekutif yang bertujuan menghidupkan kembali industri batu bara yang selama bertahun-tahun mengalami kemunduran.

Ia menggunakan otoritas darurat untuk memperpanjang usia pembangkit listrik tenaga batu bara tua yang semestinya segera dipensiunkan.

Ia mengulangi pernyataannya yang pernah disampaikan melalui sambungan video dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu. "Tak ada yang bisa menghancurkan batu bara. Bukan cuaca, bukan bom-tidak ada," kata Trump.

Trump menyatakan bahwa ia mengambil langkah ini sebagai respons terhadap melonjaknya permintaan listrik di AS yang dipicu oleh pertumbuhan pesat pusat data, kecerdasan buatan, dan kendaraan listrik.

Dalam empat perintah eksekutif yang ditandatangani Selasa sore itu, pemerintahannya menargetkan untuk menghapus kebijakan diskriminatif terhadap industri batu bara, termasuk mencabut moratorium sewa tambang batu bara di lahan federal dan mempercepat pendanaan proyek-proyek batu bara.

Ia juga menerapkan moratorium terhadap kebijakan pro-lingkungan dari pemerintahan Joe Biden yang dianggap "tidak ilmiah dan tidak realistis" dalam membatasi operasional pembangkit batu bara.

Trump juga memprioritaskan keamanan dan keandalan jaringan listrik, dengan menentang kebijakan yang disebutnya "woke" dan proenergi terbarukan.

Selain itu, ia juga memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki negara bagian yang menerapkan kebijakan "radikal kiri" yang merugikan batu bara.

Tak berhenti sampai di situ, Trump juga mengaktifkan Defense Production Act untuk mempercepat produksi batu bara di dalam negeri.

"Kami akan mempercepat izin tambang, menghapus regulasi tidak perlu, dan mengakhiri bias pemerintah terhadap batu bara," katanya, sebagaimana dilansir The Guardian.

Langkah Trump sangat bertolak belakang dengan pendekatan Presiden Joe Biden yang pada tahun lalu menerapkan aturan lingkungan baru yang mewajibkan pemangkasan besar emisi karbon dari pembangkit listrik berbahan batu bara.

Banyak pakar menyebut kebijakan Biden sebagai pukulan terakhir bagi industri ini yang sebelumnya menyuplai mayoritas listrik di AS, namun kini kian tersingkir oleh energi terbarukan dan gas alam yang lebih murah.

Bulan lalu, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) di bawah Trump juga mengumumkan rangkaian kebijakan untuk melemahkan atau mencabut berbagai pembatasan polusi, termasuk membatalkan rencana pengurangan jumlah pembangkit batu bara era Biden.

Trump menyatakan bahwa langkah ini bukan hanya soal energi, tetapi juga soal kedaulatan dan pekerjaan rakyat. Ia menyebut kebijakannya sebagai "tailor-made deals"-kebijakan yang disesuaikan, bukan seragam untuk semua.

Namun, kelompok lingkungan dan para ahli energi menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur yang tidak realistis. Kit Kennedy dari Natural Resources Defense Council menyindir, "Apa selanjutnya? Mandat agar warga AS pulang-pergi kerja naik kereta kuda?"

Kennedy menegaskan bahwa pembangkit batu bara kini sudah "tua, kotor, tidak kompetitif, dan tidak andal", serta menyebut bahwa Trump "terjebak di masa lalu".

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan membuat pelanggan listrik membayar lebih untuk energi masa lalu, padahal pemerintah seharusnya membangun jaringan listrik masa depan.

(luc/luc)

Next Article Terungkap Alasan Lain Kunci Kemenangan Trump, Selain Warga Muslim AS