2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempersiapkan kemungkinan intervensi di Iran seiring dengan tindakan keras pemerintah negara tersebut terhadap para demonstran. Laporan menunjukkan bahwa ratusan orang telah tewas dan akses internet di seluruh negeri telah diputus oleh otoritas setempat.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Trump dijadwalkan untuk menerima pengarahan pada hari Selasa (13/1/2026) besok mengenai berbagai opsi untuk merespons protes massal tersebut. Langkah-langkah yang mungkin diambil mencakup penguatan sumber-sumber anti pemerintah secara daring, pengerahan senjata siber terhadap militer dan situs sipil Iran, penambahan sanksi ekonomi, hingga serangan militer langsung.
Menurut laporan dari The Wall Street Journal, para pembantu Trump akan memaparkan berbagai pilihan intervensi, mulai dari serangan tertarget di dalam wilayah Iran hingga serangan siber ofensif. Matt Gertken, kepala strategi geopolitik di BCA Research, menjelaskan bahwa AS memiliki instrumen yang luas jika memutuskan untuk bertindak.
"Jika AS memutuskan perlu bertindak untuk melindungi personel atau aset, atau untuk melindungi aliran energi, maka mereka memiliki berbagai perangkat, mulai dari siber dan sabotase, hingga penggunaan drone dan serangan rudal dari udara dan laut," ujar Matt Gertken kepada CNBC International.
Gertken menambahkan bahwa AS juga dapat menyerang infrastruktur nuklir, militer, atau fasilitas pemerintah untuk mengurangi kemampuan rezim dan mencegah tindakan yang mengganggu di masa depan.
Kerusuhan di Iran sendiri berawal pada akhir Desember dipicu oleh lonjakan harga dan runtuhnya mata uang Iran, yang kemudian berkembang menjadi protes anti pemerintah luas yang mengancam stabilitas rezim Islam tersebut.
Berdasarkan data dari Human Rights Activists News Agency yang berbasis di AS, lebih dari 500 orang telah tewas selama akhir pekan saat Teheran meningkatkan tindakan represifnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memperingatkan AS dan Israel agar tidak ikut campur, sembari menuduh kedua negara tersebut sebagai pemicu kerusuhan.
Meskipun Trump secara terbuka mendukung para demonstran, terdapat risiko besar dalam setiap tindakan militer. Gertken mencatat bahwa Iran memiliki kemampuan untuk membalas, terutama dengan menyerang infrastruktur energi regional.
"Pemerintahan Trump tidak serta-merta ingin menghancurkan rezim kecuali jika situasi memburuk sedemikian rupa sehingga peluang untuk memaksa perubahan rezim tidak dapat dilewatkan."
Dan Yergin, wakil ketua S&P Global, menyatakan bahwa ancaman Trump memiliki bobot besar karena Iran telah lama masuk dalam agendanya. Protes saat ini dianggap sebagai yang terdalam dan terluas dalam bertahun-tahun terakhir, di mana rezim tampak kehilangan kendali. Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan kesiapan AS untuk membantu rakyat Iran mendapatkan kebebasan mereka.
"Kami sedang melihat hal ini dengan sangat serius. Militer sedang meninjaunya, dan kami mempertimbangkan beberapa opsi yang sangat kuat. Kami akan segera membuat keputusan," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.
Selain opsi militer, Trump juga mempertimbangkan langkah non-kinetik seperti tindakan siber dan operasi terselubung. Salah satu fokus utama adalah memulihkan komunikasi internet di Iran yang telah diputus. Trump bahkan berencana menghubungi Elon Musk untuk menjajaki penggunaan layanan Starlink, meskipun dilaporkan bahwa Iran telah melakukan gangguan sinyal terhadap layanan tersebut.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa serangan fisik, meskipun hanya bersifat simbolis, dapat memicu eskalasi yang jauh lebih luas. Danny Citrinowicz, peneliti senior di Institute for National Security Studies, menyoroti dilema besar yang dihadapi Washington.
"Dilemanya berada pada puncaknya: serangan yang kuat berpotensi merusak upaya penindasan rezim, tetapi di saat yang sama hal itu dapat memicu kohesi yang lebih besar di dalam rezim dan eskalasi yang lebih luas," ungkap Danny.
Pihak Iran sendiri tidak tinggal diam. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa semua pusat militer, pangkalan, dan kapal Amerika di kawasan tersebut akan menjadi target sah jika AS melakukan serangan. Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mundur menghadapi protes tersebut.
Krisis ini terjadi saat Iran berada dalam posisi yang sangat rentan. Mata uang Rial telah kehilangan setengah nilainya dalam setahun terakhir, mencapai titik terendah sekitar 1 juta rial per satu dolar AS.
"Terlepas dari apa pun hasilnya, protes ini akan semakin merusak legitimasi sistem negara yang dianggapnya sudah berada di ambang akhir masa hidupnya," ujar peneliti Chatham House, Sanam Vakil.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
