Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota kabinetnya agar peraturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dibuat dengan luwes alias fleksibel dan realistis.
Presiden Prabowo menyebut, bila TKDN terlalu dipaksakan, dirinya khawatir ini membuat industri dalam negeri menjadi kalah kompetitif.
"TKDN sudah lah niatnya baik nasionalisme. Saya, kalau sudah kenal saya lama paling nasional, kalau istilahnya dulu, kalau jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," tutur Prabowo saat menanggapi respons dari ekonom dan pelaku usaha dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dia pun meminta kepada Menteri terkait untuk membuat aturan TKDN secara realistis.
"Tolong para menteri saya sudah lah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, Iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN," ujarnya.
Pernyataan Presiden Prabowo ini menanggapi pernyataan dari Ekonom Wijayanto. Dia mengatakan, Indonesia kini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tantangan fiskal, nilai tukar rupiah, kemudian tantangan deindustrialisasi, tantangan ciptaan lapangan kerja.
"Sekarang kita hadapi trade war. Saya sepakat dengan Ibu Sri Mulyani dan Pak Airlangga, trade war ini tantangan tapi juga kesempatan yang luar biasa untuk perbaiki diri. Usulan konkret ekonom, kita perlu menyegerakan deregulasi yang masif dan total. Kami mengusulkan pendekatan eye to eye approach. Vietnam punya apa, kita harus punya minimal mendekati. Vietnam tidak ada premanisme kita harus ada. Vietnam tidak ada polisi di pasar modal. Vietnam TKDN fleksibel. Ada begitu banyak point seperti Vietnam," tutur Wijayanto.
"Kedua, ada satu menurut pengamatan kami belum disasar secara sangat serius yaitu manufaktur. Sebelum Covid output 75%, karena Covid turun 50% sekarang baru 65%. Kalau kita dorong kembali ke 75%," imbuhnya.
"Usulan ketiga terkait approach terhadap AS. Beberapa ekonom sebut Trump suka top down dan membenci pendekatan multirateral, maunya bilateral. Kami mengusulkan kalau berkenan call Trump ini nanti akan membantu menteri yang diutus nego ke AS. Kami menganalisis Asia sangat diverse. Kami usulkan idealnya jalur mandiri supaya menghindari ketidaksukaan Trump dengan ketidaksukaan kita," tandasnya.
(wia)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Trump Pantang Mundur Berlakukan Tarif Resiprokal, RI Bisa Apa?
Next Article Top! Serapan TKDN di Pertamina Energi Terminal Tembus 33,06%