“Simulasi Kiamat” Itu Belum Bubar di Aceh Tamiang

Air memang telah surut. Tapi di Aceh Tamiang, derita dan bencana belum benar-benar pergi.

MENJELANG akhir November 2025, banjir bandang dan longsor datang seperti kiamat kecil. Sungai Tamiang meluap tanpa ampun. Dari hulu, air menyeret lumpur, kayu gelondongan, dan seluruh keserakahan manusia yang ditanam bertahun-tahun di lereng hutan. Hampir tak ada daratan yang selamat. Selain kawasan berbukit, seluruh Aceh Tamiang porak-poranda—rumah, sawah, sekolah, kantor pemerintahan, lenyap ditelan arus.

Dua bulan berlalu. Kalender telah mencatat 19 Januari 2026. Tapi Aceh Tamiang masih terjebak di hari-hari pertama pascabencana.

Kualasimpang—kota tua di ujung timur Aceh yang selama ini hidup dari perdagangan—masih tampak muram. Di sejumlah sudut kota, lumpur belum sepenuhnya mengering. Air masih menggenang di jalan dan gang-gang sempit. Di halaman rumah, sisa banjir mengeras seperti semen, seolah ingin memastikan: tak semua orang boleh pulang.

Di tengah kota, tepat di depan Pendopo Bupati Aceh Tamiang, tenda-tenda pengungsi masih berdiri. Seperti pameran penderitaan yang sengaja dipajang agar kekuasaan tak bisa berpaling. Di sana, warga bertahan dengan janji.

Sejumlah warga masih tinggal di tenda pengungsi di badan jalan di depan Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Sabtu (17/1/2026).Waspada.id/Muhammad Hanafiah

“Kami katanya akan diberikan rumah hunian sementara di kawasan Simpang Tugu Opak,” kata Zulkifli, seorang pengungsi, kepada Waspada.id, Sabtu, 17 Januari 2026. Ucapan itu diulang berkali-kali oleh warga lain—sebuah mantra yang belum juga menjadi nyata.

Yang lebih pilu, sebagian warga tak lagi tinggal di tenda. Mereka tinggal di kuburan.

Di Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, warga berumah di pemakaman Muslim. Di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, warga tidur dan hidup di kompleks kuburan Tionghoa. Mereka belum mati, tapi telah tinggal di ruang kematian. Kuburan menjadi tempat paling aman dari banjir—dan menjadi simbol betapa negara terlambat datang.

Lumpur, Sampah, dan Negara yang Tertatih

Masalah terbesar pascabanjir bukan lagi air, melainkan lumpur dan sampah yang menggunung di pemukiman warga. Persoalan ini tak kunjung selesai karena satu sebab utama: minimnya alat berat dan dump truk yang dikerahkan Pemkab Aceh Tamiang.

Akibat keterbatasan itu, pembersihan dilakukan setengah-setengah. Alat berat bekerja di satu titik, lalu dipindahkan ke titik lain sebelum pekerjaan selesai. Hasilnya, tak satu pun tuntas. Lumpur tertinggal. Sampah menumpuk. Warga kembali menunggu.

Badan Jalan DI Panjaitan, Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang masih belum beres setelah hampir dua bulan pasca banjir Aceh Tamiang 2025, Minggu (18/1/2026).Waspada.id/Muhammad Hanafiah

Ironisnya, masih banyak lokasi yang sama sekali belum disentuh ekskavator maupun dump truk. Jalan-jalan di kampung penuh lumpur setinggi lutut hingga paha orang dewasa. Gang-gang sempit tak bisa dilalui kendaraan. Warga tak mungkin membersihkan rumah tanpa alat berat, sementara alat itu tak kunjung datang.

Menurut pantauan Waspada.id, persoalan ini diperparah oleh sikap Pemkab Aceh Tamiang sendiri. Meski jelas kekurangan alat berat, dump truk, dan personel, kondisi tersebut tidak segera dilaporkan ke pemerintah pusat. “Tidak mampu tetapi gengsi untuk mengaku,” ujar seorang warga kota Tamiang.

Baru pada Minggu, 18 Januari 2026, hampir dua bulan setelah banjir, kebutuhan alat berat dilaporkan secara resmi. Terlambat. Sangat terlambat.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya aparatur sipil negara (ASN) terkait penanganan pascabencana yang sekadar “setor wajah” di hadapan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Pur) Drs. Armia Pahmi, MH. Di balik meja rapat mereka hadir, namun di lapangan kinerjanya melempem. Buktinya jelas: tidak ada pemetaan lokasi prioritas, tidak ada estimasi kebutuhan alat berat dan personel, dan tidak ada percepatan nyata.

Fakta bahwa kawasan tempat tinggal Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, di Kampung Kota Lintang baru disentuh alat berat pada Sabtu, 17 Januari 2026—hampir dua bulan pascabanjir—menjadi cermin telanjang betapa lambannya penanganan. Jika wilayah elite saja terlambat, apalagi kampung-kampung lain yang tak punya akses suara.

Patungan Melawan Negara

Di berbagai kampung yang dikunjungi Waspada.id, warga mengaku sudah kehabisan kesabaran. Mereka ingin pulang, tapi rumah masih terkunci lumpur. Jalan masih tertutup. Air masih menggenang.

Akhirnya, warga mengambil jalan sendiri. Mereka patungan menyewa alat berat.

“Biayanya Rp800 ribu per jam,” kata seorang warga. Angka itu berat bagi masyarakat yang baru saja kehilangan rumah dan harta benda. Namun tak ada pilihan lain.

“Kami sudah dua kali jadi korban. Pertama korban banjir, kedua korban tidak adanya kepedulian bantuan pemerintah untuk membersihkan lumpur dan sampah. Jadi kami terpaksa patungan rental alat berat,” ujar warga lain, Sabtu, 17 Januari 2026.

Negara absen, warga mengambil alih.

Rapat Darurat yang Terlambat

Barulah setelah desakan menguat, Pemkab Aceh Tamiang menggelar rapat darurat di Aula Sekda, Minggu, 18 Januari 2026. Bupati Armia Pahmi memimpin langsung rapat yang dihadiri para camat, Kepala Dinas PUPR, DLHK, kabid terkait, relawan, serta perwakilan Kemendagri, Brigjen Pol Ulung Sampurna Jaya, Kepala Satuan Manggala Praja IPDN.

Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan kabar baik: permohonan bantuan alat berat mendapat respons cepat dari pemerintah pusat. Hanya sepekan setelah diajukan melalui Mendagri Tito Karnavian.

Sebanyak 70 paket alat berat dijanjikan akan dikirim. Setiap paket berisi ekskavator, dump truk, dan grader, disebar ke seluruh kecamatan dengan fokus wilayah paling parah. Sembilan ekskavator mini juga akan ditambahkan untuk menjangkau lingkungan rumah warga. Semua alat ditargetkan tiba dalam satu minggu.

“Dalam masa bencana ini tak ada hari libur,” kata Armia. “Jika ada keberatan, ajukan langsung kepada saya.”

Armia juga menegaskan tidak boleh ada pungutan apa pun kepada warga. Gaji operator, sopir, dan BBM ditanggung pemerintah.

Janji kembali diucapkan. Harapan kembali digantungkan.

Namun bagi warga Aceh Tamiang, waktu telah terlalu panjang. Dua bulan hidup di lumpur, di tenda, bahkan di kuburan, adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah keterlambatan.

“Simulasi kiamat” itu memang belum selesai. Dan sampai lumpur benar-benar disingkirkan, sampai warga bisa pulang dan tidur di rumahnya sendiri, Aceh Tamiang masih berada di halaman paling memilukan dari buku bencana republik “oke gas” ini.

Muhammad Hanafiah

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.