Sidak DPRD Tapteng: Bantuan Bencana Menumpuk di Kantor Bupati

26 Maret 202626 Maret 2026

TAPTENG (Waspada.id): Di tengah jeritan warga yang masih bergulat dengan dampak bencana, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) justru disorot tajam setelah diduga membiarkan bantuan bencana menumpuk dan belum disalurkan.

Kondisi ini terungkap saat sejumlah anggota DPRD Tapteng melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung kantor Bupati Tapteng yang baru, Rabu (25/3/2026), menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait bantuan yang tak kunjung sampai ke tangan korban.

Alih-alih segera diberikan kepada warga yang membutuhkan, bantuan tersebut justru ditemukan masih tersimpan di lokasi penyimpanan. Temuan itu pun memantik kemarahan wakil rakyat.

“Hari ini kami sidak menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat yang masuk kepada kami terkait bantuan bencana yang belum disalurkan. Dan setelah kami cek, memang benar masih banyak bantuan yang menumpuk di gedung kantor bupati baru. Kita tidak tahu apa alasan Pemkab belum menyalurkan bantuan tersebut,” kata Ardino, anggota DPRD Tapteng dari Fraksi NasDem.

DPRD mendapati berbagai jenis bantuan yang seharusnya sudah lama dimanfaatkan masyarakat, namun justru masih “parkir” di gudang pemerintahan.

“Ada sekitar 21 item yang kami lihat di dalam kontainer. Kita tidak tahu apa alasannya bantuan itu belum disalurkan. Selain itu juga, ditemukan gerobak sorong atau angkong dengan jumlah banyak. Ada juga kayu yang sudah diolah dan kami duga itu kayu banjir,” ujar Ardino.

Temuan ini menjadi ironi besar. Saat warga masih berjuang membersihkan rumah, memperbaiki kerusakan, dan memenuhi kebutuhan dasar pascabencana, bantuan yang seharusnya menjadi penyambung hidup justru tertahan tanpa kejelasan.

Anggota DPRD Tapteng, Musliadi Simanjuntak, dengan tegas meminta agar Pemkab Tapteng segera menghentikan pola lamban tersebut dan langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Saat ini kan musim hujan, banyak masyarakat membutuhkan angkong untuk membersihkan rumah atau pemukiman warga. Seharusnya alat tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat, bukan disimpan di sini. Kita nanti akan tanyakan hal ini ke Pemkab kenapa belum disalurkan,” kata Musliadi.

Jangan Sampai Bantuan Jadi Barang Pajangan

Musliadi juga menyoroti adanya bantuan berupa produk makanan dan kebutuhan bayi yang hingga kini belum juga didistribusikan. Kondisi itu dinilai sangat berisiko, apalagi jika dibiarkan terlalu lama.

“Bantuan produk makanan dan bayi yang belum disalurkan itu bisa berdampak terhadap kualitas makanan. Untuk itulah DPRD mendesak Pemkab secepatnya menyalurkan bantuan makanan tersebut, jangan sampai masa berlakunya kedaluwarsa,” tegasnya.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari Pemkab Tapteng. (Tnk)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.