4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Panggung politik Jepang memasuki babak baru setelah pengunduran diri Shigeru Ishiba sebagai perdana menteri sekaligus ketua Partai Demokrat Liberal (LDP). Langkah mengejutkan itu memicu spekulasi luas mengenai siapa yang akan menggantikannya, baik dari internal LDP maupun dari partai oposisi, mengingat koalisi yang berkuasa kini kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen.
Situasi ini membuka peluang kecil namun signifikan bagi pemimpin oposisi untuk memimpin ekonomi terbesar keempat dunia tersebut.
Media Jepang melaporkan sejumlah nama tokoh berat LDP mulai dipertimbangkan, dengan mantan menteri luar negeri Toshimitsu Motegi secara resmi menyatakan diri sebagai kandidat.
Namun, jajak pendapat publik menempatkan dua nama lain-Sanae Takaichi, politisi konservatif berpengalaman, dan Shinjiro Koizumi, menteri pertanian sekaligus pewaris dinasti politik terkenal-sebagai kandidat terdepan.
Berikut sejumlah tokoh yang berpeluang menjadi PM Jepang selanjutnya, dikutip dari Reuters, Senin (8/9/2025).
Kandidat dari Partai Demokrat Liberal (LDP)
Sanae Takaichi (64)
Apabila terpilih, Takaichi akan mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Politisi kawakan LDP ini pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk menteri urusan dalam negeri dan menteri keamanan ekonomi. Ia sempat kalah tipis dari Ishiba dalam pemilihan ketua LDP tahun lalu.
Dikenal dengan pandangan konservatif, Takaichi mendukung revisi konstitusi pascaperang yang bersifat pasifis. Ia juga rutin berziarah ke Kuil Yasukuni untuk menghormati korban perang, tindakan yang kerap dipandang kontroversial oleh negara tetangga di Asia. Dari sisi ekonomi, Takaichi menolak keras rencana kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) dan mendorong peningkatan belanja pemerintah untuk memperkuat ekonomi yang rapuh.
Shinjiro Koizumi (44)
Anak dari mantan perdana menteri Junichiro Koizumi ini berpotensi menjadi pemimpin termuda Jepang di era modern. Koizumi yang mengenyam pendidikan di Universitas Columbia itu pernah mencalonkan diri dalam pemilihan ketua LDP tahun lalu dengan citra sebagai reformis yang ingin memulihkan kepercayaan publik terhadap partai yang dirundung skandal.
Berbeda dengan Takaichi yang tersingkir dari kabinet setelah kalah, Koizumi tetap dekat dengan Ishiba dan kini menjabat menteri pertanian dengan fokus menekan harga beras yang melonjak. Sebelumnya, ia pernah menjabat menteri lingkungan hidup pada 2019, ketika menyerukan Jepang untuk meninggalkan tenaga nuklir. Saat itu, ia sempat ditertawakan publik setelah menyebut kebijakan iklim harus dibuat "keren" dan "seksi". Pandangannya mengenai kebijakan ekonomi, termasuk sikap terhadap BOJ, masih belum banyak diketahui.
Yoshimasa Hayashi (64)
Saat ini menjabat sebagai sekretaris kabinet utama, Hayashi dikenal sebagai juru bicara pemerintah dan figur andalan dalam kabinet. Ia pernah memegang portofolio penting seperti pertahanan, luar negeri, dan pertanian.
Lulusan Harvard Kennedy School dan fasih berbahasa Inggris, Hayashi memiliki pengalaman internasional luas, termasuk bekerja di Mitsui & Co dan menjadi staf di Kongres AS. Ia pernah mencalonkan diri dalam pemilihan ketua LDP pada 2012 dan 2024. Hayashi dikenal konsisten mendukung independensi BOJ dalam kebijakan moneter.
Toshimitsu Motegi (69)
Mantan menteri luar negeri ini sudah menyatakan diri sebagai kandidat. Motegi dikenal sebagai negosiator tangguh, termasuk saat berhadapan dengan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer pada era Donald Trump.
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai menteri perdagangan, menteri ekonomi, serta sekretaris jenderal LDP. Lulusan Harvard Kennedy School ini juga pernah bekerja di harian Yomiuri dan firma konsultan McKinsey sebelum terjun ke politik pada 1993. Dalam pemilihan ketua LDP tahun lalu, Motegi berjanji mengejar pertumbuhan ekonomi untuk membiayai kebutuhan pertahanan tanpa menaikkan pajak, meski dikritik bertolak belakang dengan kebijakan peningkatan beban publik yang dijalankan pemerintahan Kishida kala itu.
Takayuki Kobayashi (50)
Politisi muda konservatif ini pernah menjabat sebagai menteri keamanan ekonomi di era Kishida. Ia dianggap berjasa meloloskan undang-undang yang memperkuat rantai pasok strategis Jepang.
Kobayashi juga alumni Harvard Kennedy School dan pernah bekerja di Kementerian Keuangan serta Kedutaan Jepang di Amerika Serikat sebelum masuk politik pada 2010. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada 2012, serta sempat menjabat wakil menteri pertahanan di era Shinzo Abe. Pandangannya sejalan dengan Takaichi dalam mendukung revisi konstitusi.
Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP)
Yoshihiko Noda (68)
Sebagai mantan perdana menteri (2011-2012) dan kini ketua partai oposisi terbesar, Noda memiliki pengalaman panjang. Ia dikenal sebagai "fiscal hawk" setelah mendorong kenaikan pajak konsumsi menjadi 10% untuk menekan utang publik. Meski begitu, dalam pemilu majelis tinggi Juli lalu, Noda berbalik arah dengan menyerukan pemotongan sementara pajak konsumsi atas bahan pangan. Ia juga berulang kali mengusulkan penghentian bertahap program stimulus besar-besaran BOJ.
Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP)
Yuichiro Tamaki (56)
Tamaki memimpin salah satu partai dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa pemilu terakhir. Mantan birokrat Kementerian Keuangan ini ikut mendirikan DPP pada 2018 dan mendorong kebijakan peningkatan pendapatan rumah tangga melalui perluasan keringanan pajak serta pemangkasan pajak konsumsi.
Ia juga mendukung penguatan pertahanan, aturan ketat pembelian lahan oleh pihak asing, serta pembangunan lebih banyak pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam kebijakan moneter, Tamaki meminta BOJ berhati-hati mengakhiri stimulus hingga kenaikan upah riil benar-benar menopang konsumsi.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba Mau Mengundurkan Diri, Kenapa?
