4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran investor energi mulai bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tenggara setelah muncul wacana pengenaan pungutan di jalur pelayaran strategis. Setelah Iran mengusulkan skema pengelolaan Selat Hormuz bersama Oman, pelaku pasar kini mencermati kemungkinan skenario serupa terjadi di Selat Malaka, yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia.
Wakil Presiden Pasar Komoditas Rystad Energy, Janiv Shah, mengatakan sebagian investor mulai resah karena pungutan di Selat Hormuz berpotensi menjadi preseden bagi jalur pelayaran strategis lainnya.
"Jika kita melihat potensi pungutan di Selat Hormuz, sesuatu yang serupa dapat diterapkan di tempat lain. Dari sisi volume perdagangan, Selat Malaka menjadi lokasi yang paling penting," ujarnya, seperti dikutip CNBC International, Rabu (8/7/2026).
Kekhawatiran tersebut muncul setelah Iran dan Oman, yang mengapit Selat Hormuz, dilaporkan mengajukan proposal kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengelola bersama koridor maritim tersebut, termasuk memungut biaya administrasi bagi kapal yang melintas.
Dalam nota kesepahaman yang disepakati bulan lalu, kapal-kapal dijamin dapat berlayar dengan aman selama 60 hari, sementara skema pengelolaan jangka panjang akan dibahas lebih lanjut bersama negara-negara Teluk Persia sesuai hukum internasional.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Wacana pengenaan biaya di kawasan tersebut langsung memicu kekhawatiran bahwa model serupa dapat diterapkan di titik-titik pelayaran strategis lain, terutama Selat Malaka.
Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), Selat Malaka menyumbang sekitar 29% dari total arus perdagangan minyak melalui jalur laut pada paruh pertama 2025. Lebih dari 70% volume yang melintas merupakan minyak mentah, sementara sisanya berupa produk olahan minyak.
Membentang sekitar 900 kilometer, Selat Malaka menjadi jalur laut terpendek yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Jalur ini berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand sehingga memiliki peran penting bagi perdagangan global.
Meski demikian, Shah menilai penerapan pungutan di Selat Malaka tidak akan mudah dilakukan.
"Bagaimana mekanismenya tentu masih sulit dijelaskan, tetapi jika benar diterapkan, prosesnya kemungkinan akan memakan waktu lama mengingat besarnya volume perdagangan yang melewati jalur tersebut," katanya.
Sejumlah pakar maritim juga menilai peluang penerapan tarif di Selat Malaka sangat kecil. Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, Hunter Marston, mengatakan Selat Malaka memang merupakan titik penyempitan (chokepoint) yang strategis, tetapi bukan kawasan konflik.
"Institusi menjadi faktor penting," ujarnya, merujuk pada kerja sama Malacca Strait Patrol (MSP) yang dijalankan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut. Menurutnya, mekanisme itu menguntungkan seluruh negara sekaligus menjaga kelancaran perdagangan global.
Pandangan serupa disampaikan analis Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington. Dalam analisis yang diterbitkan 1 Juli, mereka menyebut langkah Iran di Selat Hormuz menunjukkan bahwa penguasaan titik-titik maritim strategis dapat meningkatkan daya tawar suatu negara. Mereka memperingatkan bahwa kekhawatiran kini meluas ke Selat Malaka dan Selat Taiwan, dua jalur pelayaran paling penting di Asia.
"Upaya Iran mengendalikan dan memungut biaya di Selat Hormuz telah menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa negara lain dapat mencoba melakukan hal yang sama terhadap Selat Malaka. Jika salah satu dari dua selat utama tersebut terganggu, memang tersedia rute alternatif, tetapi biayanya akan jauh lebih mahal," tulis para analis CSIS.
(tfa/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
