Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak.
Ia mengatakan, saat harga minyak mentah bergejolak tinggi, dan nilainya di atas asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel, pemerintah masih bisa menahan kenaikan harga, khususnya BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).
"Belum ada yang dipakai sampai sekarang," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (22/4/2026).
Purbaya menegaskan, SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp 423 triliun belum terpakai sedikitpun untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi. Ia memastikan, SAL menjadi sumber uang terakhir bagi pemerintah bila anggaran belanja sudah tak mampu menahan target defisit di bawah 3% PDB.
"Rp 423 Triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kita kendalikan adalah sekarang belanja yang lain dan dengan penghematan sudah cukup," paparnya.
Dengan kemampuan APBN yang masih mampu melakukan efisiensi dan realokasi belanja-belanja ke sektor yang prioritas, Purbaya mengaku masih tenang untuk mengelola defisit APBN 2026 sesuai target di bawah 3% PDB, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.
"Jadi saya tenang-tenang aja. Makanya kalau di luar ribut saya bingung," tegas Purbaya.
Purbaya bahkan mengaku juga sempat menolak tawaran pinjaman dari IMF dan World Bank di sela-sela agenda Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC, Amerika Serikat. Tawaran senilai US$ 25 miliar-US$ 30 miliar itu ia tolak karena APBN RI masih kuat kapasitas belanjanya.
"Disuruh utang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya. Tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu," paparnya.
(arj/haa)
Addsource on Google

2 hours ago
2
















































