2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027. Namun, rencana peningkatan kapasitas siswa membuat kebutuhan anggaran program tersebut melonjak jauh di atas pagu yang tersedia.
Alokasi untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027 mencapai Rp32,57 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Dari total Pagu Anggaran Ditjen Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp32,57 triliun, pemanfaatan anggaran terutama untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp26,302 triliun, Sekolah Keagamaan Rp2,5 triliun, kegiatan MYC sebesar Rp1,951 triliun, Penanganan Bencana Sumatra sebesar Rp1,156 triliun, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp0,456 triliun, serta Turbinwas sebesar 0,205 triliun," ujar Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/26).
Rencana awal tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat yang sudah berjalan. Selain membangun lokasi baru, anggaran juga diarahkan untuk skema pembangunan multiyears agar program dapat berlanjut pada tahun berikutnya.
"Yang pertama, Program Sekolah Rakyat sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,301 triliun yang ditargetkan untuk dapat membangun 100 unit Sekolah Rakyat tahap III MYC 2026-2027 dan uang muka Sekolah Rakyat tahap IV MYC 2027-2028 sebanyak juga 100 unit yang output-nya nanti akan dihitung tahun 2028," kata Kuswara.
Persoalan muncul setelah terdapat usulan perubahan kapasitas Sekolah Rakyat. Kapasitas yang semula dirancang 1.080 siswa per lokasi diusulkan naik menjadi 2.520 siswa.
"Kementerian PU mendapatkan surat dari Menteri Sosial Nomor S.866/MS/PR.01.04/7/2026 tanggal 21 Juli 2026 yang menyampaikan usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat tahap III dari kapasitas awal sebanyak 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per lokasi satuan pendidikan," ujar Kuswara.
Kenaikan kapasitas tersebut langsung mengubah kebutuhan pembangunan dan anggaran. Dengan pagu yang tidak berubah, pemerintah harus memilih antara membangun lebih sedikit lokasi dengan kapasitas besar atau membangun secara bertahap.
"Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor KU.01.01/B/MN/2026/7 tanggal 22 Mei 2026, kebutuhan anggaran awal Tahun Anggaran 2027 Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp50,876 triliun. Pada tahap Pagu Indikatif, anggaran yang tersedia sebesar Rp31,53 triliun, sehingga masih terdapat backlog kebutuhan anggaran sebesar Rp19,353 triliun," kata Kuswara.
Kebutuhan tersebut kini berpotensi membengkak lebih besar setelah skenario kapasitas baru dihitung. Dengan pagu Rp32,57 triliun, anggaran yang tersedia masih jauh dari kebutuhan program yang dirancang dengan kapasitas 2.520 siswa per lokasi.
"Dengan adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dari kapasitas awal 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa, kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp104,091 triliun. Sementara Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp32,57 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp71,521 triliun," tutur Kuswara.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
