8 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman politik baru setelah koalisi pemerintahannya sendiri mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen untuk membuka jalan menuju pemilu dini. Langkah dramatis ini muncul di tengah tekanan besar dari partai-partai ultra-Ortodoks yang mulai kehilangan kesabaran terhadap janji politik Netanyahu.
Koalisi penguasa Israel secara resmi mengajukan proposal pembubaran parlemen atau Knesset pada Rabu (13/5/2026) waktu setempat. Usulan tersebut diajukan oleh partai sayap kanan Likud yang dipimpin Netanyahu, di tengah tanda-tanda runtuhnya koalisi pemerintahan yang selama ini dikenal rapuh dan penuh konflik internal.
Jika rancangan undang-undang itu disahkan, Israel otomatis akan menggelar pemilu dalam waktu 90 hari setelah pengesahan aturan tersebut.
"Parlemen ke-25 akan dibubarkan sebelum akhir masa jabatannya. Pemilu akan digelar pada tanggal ... yang tidak boleh ditetapkan lebih awal dari 90 hari setelah pengesahan undang-undang ini," demikian isi draf legislasi yang dirilis Likud, dikutip dari The Guardian, Jumat (15/5/2026).
Dokumen itu telah ditandatangani oleh pimpinan enam kelompok parlemen dalam koalisi pemerintahan.
Media Israel melaporkan pemungutan suara terhadap RUU tersebut kemungkinan digelar pada 20 Mei. Pengesahannya pun disebut-sebut hampir pasti terjadi.
Jika skenario itu berjalan, maka Israel bisa menggelar pemilu mulai pekan ketiga Agustus, sekitar dua bulan lebih cepat dari jadwal akhir masa parlemen yang seharusnya berakhir pada 27 Oktober mendatang.
Tekanan terhadap Netanyahu terutama datang dari partai-partai ultra-Ortodoks Yahudi yang menuduhnya gagal memenuhi janji untuk mengesahkan undang-undang yang memberikan pengecualian permanen wajib militer bagi pria muda komunitas mereka yang belajar di yeshiva atau seminari agama.
Ketegangan itu membuat partai-partai oposisi mencium peluang untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Pada Selasa, sejumlah partai oposisi mengumumkan rencana mengajukan proposal mereka sendiri untuk membubarkan parlemen.
Namun langkah cepat Likud dinilai sebagai manuver Netanyahu untuk mengambil kendali atas jadwal politik dan mencegah oposisi mendikte momentum pemilu.
Pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid, langsung merespons perkembangan tersebut. Ketua partai tengah Yesh Atid itu menegaskan kesiapannya menghadapi pemilu.
"Kami siap bersama," tulis Lapid di platform X, merujuk pada aliansi politik barunya bernama Beyahad (Bersama) yang dibentuk dengan mantan perdana menteri Naftali Bennett.
Bulan lalu, Lapid dan Bennett mengumumkan akan maju bersama dalam satu daftar koalisi untuk menghadapi Netanyahu dalam pemilu berikutnya.
Keduanya selama ini menjadi pengkritik keras penanganan perang oleh Netanyahu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lapid bahkan menyebut gencatan senjata terbaru dengan Iran sebagai "bencana politik".
Netanyahu sendiri dikenal sebagai salah satu politikus paling bertahan dalam sejarah Israel. Pemimpin berusia 76 tahun itu baru-baru ini mengungkapkan dirinya menjalani operasi kanker prostat. Meski demikian, ia telah memastikan akan kembali maju dalam pemilu mendatang.
Netanyahu juga masih menghadapi proses persidangan kasus korupsi yang telah berlangsung lama.
Sepanjang karier politiknya sejak 1996, Netanyahu telah menjadi perdana menteri Israel paling lama menjabat dengan total masa pemerintahan lebih dari 18 tahun.
Jajak pendapat politik yang dirilis lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada Selasa menunjukkan Likud masih memimpin preferensi pemilih, meski hanya unggul tipis atas aliansi Beyahad milik Lapid dan Bennett.
Menurut survei itu, Likud diproyeksikan memperoleh 26 kursi dari total 120 kursi di parlemen, turun dari 32 kursi pada parlemen saat ini.
Sementara Beyahad diperkirakan meraih 25 kursi, unggul atas partai Yashar (Straight), partai tengah-kanan yang dipimpin mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot.
Eisenkot dipandang sebagai calon sekutu potensial bagi Lapid dan Bennett dalam membentuk pemerintahan baru jika Netanyahu gagal mempertahankan kekuasaan.
Banyak warga Israel menyalahkan Netanyahu atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menjadi salah satu hari paling mematikan dalam sejarah negara itu.
Sejak saat itu, Netanyahu berulang kali berjanji akan meraih "kemenangan total" atas Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Iran. Namun target tersebut hingga kini belum tercapai setelah lebih dari dua setengah tahun konflik multi-front berlangsung.
Lapid dan Bennett berencana menjadikan pembentukan komisi penyelidikan nasional atas serangan 7 Oktober sebagai salah satu tema utama kampanye mereka. Komisi itu ditujukan untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
Selain itu, mereka juga akan mendorong legislasi yang mewajibkan komunitas ultra-Ortodoks mengikuti wajib militer, isu yang selama bertahun-tahun menjadi sumber perpecahan politik di Israel.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
