Kondisi kolam labuh dan mulut muara Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Abdya, yang kembali mengalami pendangkalan. Akibatnya, alur masuk perahu sulit dilalui, meski proyek pengerukan baru beberapa waktu lalu selesai dikerjakan, Sabtu (18/4).Waspada.id/Syafrizal
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
BLANGPIDIE (Waspada.id): Proyek pengerukan kolam labuh dan mulut muara di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), yang baru rampung beberapa bulan lalu, kini kembali menuai sorotan.
Mulut muara yang menjadi jalur vital keluar-masuk perahu nelayan dan kolam labuh itu kembali dangkal dan sulit dilalui, memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi.
Informasi yang dihimpun Waspada.id dari sejumlah sumber menyebutkan, pekerjaan pengerukan kolam labuh dan mulut muara tersebut diduga tidak tuntas sejak awal. Salah satu poin krusial adalah keberadaan batu besar di mulut muara, yang tidak berhasil diangkat oleh rekanan.

“Batu besar itu tetap ada. Padahal itu yang paling menghambat arus dan akses perahu,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Alih-alih menyelesaikan persoalan utama, pekerjaan pengangkatan batu besar tersebut, disebut dialihkan melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) menjadi pengerukan pasir di dalam kolam labuh. Namun, perubahan itu pun diduga tidak diikuti dengan volume pengerukan yang memadai sesuai kontrak.
“Pengerukan pasirnya juga tidak maksimal. Kalau sesuai volume, seharusnya kolam labuh dan muara ini tidak cepat dangkal lagi,” tambah sumber tersebut.
Proyek ini diketahui menelan anggaran lebih dari Rp460 juta yang bersumber dari APBK Abdya Tahun 2025. Namun, transparansi kegiatan dipertanyakan. Di lokasi proyek, tidak ditemukan papan informasi yang lazimnya memuat detail pekerjaan seperti nama perusahaan rekanan, nomor kontrak, nilai anggaran, hingga waktu pelaksanaan dan lainnya.
Ketiadaan informasi tersebut memperkuat kesan bahwa proyek dikerjakan tanpa keterbukaan publik. Bahkan, dasar pelaksanaan CCO yang mengubah item pekerjaan utama, juga tidak diketahui secara jelas.
Informasi lain menyebutkan, proyek tersebut dikerjakan oleh CV KMP. Namun, informasi detail tentang kegiatan yang menguras anggaran negara ratusan juta rupiah tersebut, belum berhasil diperoleh Waspada.id.
Terkait masalah itu, Fajrin, selaku penanggung jawab CV KMP, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Jumat(17/4), memilih tidak memberikan komentar terkait proyek tersebut. Ia menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut diarahkan langsung kepada pihak pelaksana di lapangan.

Menurutnya, perusahaan yang ia kelola hanya dipinjam pakai untuk keperluan administrasi. Sehingga ia menilai, tidak semua hal harus dikonfirmasi kepada pihak perusahaan. Sayangnya, Fajrin tidak merinci siapa pihak rekanan pelaksana yang dimaksud, yang disebut menggunakan perusahaannya, dalam pelaksanaan proyek pengerukan kolam labuh dan mulut Muara Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Abdya tahun 2025 lalu.
Terakhir Fajrin menambahkan, dinas terkait dinilai lebih tepat untuk dimintai keterangan, mengingat seluruh data dan dokumen kegiatan berada pada instansi tersebut.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Abdya, Hamdani, belum membuahkan hasil. Sejak Selasa (7/4) dan Senin (13/4), yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan telepon Waspada.id. Demikian juga pesan singkat yang dikirimkan melalui Whatsapp pada Jumat (10/4), juga tidak mendapat balasan.
Di sisi lain, para nelayan Lhok Pawoh kembali harus menghadapi persoalan klasik yang seolah tak pernah selesai. Pendangkalan muara membuat aktivitas melaut terganggu, terutama saat air surut. “Kalau air kecil, perahu kami kandas. Harus tunggu pasang baru bisa keluar. Ini sudah jadi penyakit lama di sini,” keluh seorang nelayan setempat.
Kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas melaut, tetapi juga berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada akses lancar ke laut.
Kepala Desa Lhok Pawoh, Amiruddin, mengaku menerima banyak keluhan dari warganya, terkait kondisi muara yang kembali dangkal dan menyulitkan kaum nelayan. “Ini menyangkut hajat hidup nelayan. Kalau muara tidak berfungsi optimal, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terganggu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun perubahan pekerjaan melalui CCO dalam proyek tersebut.(id82)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

















































