Perlawanan Dari Barus Untuk Masinton

4 Januari 20264 Januari 2026

Masinton tampaknya memilih gaya “sapu bersih” sebagai identitas awal kekuasaannya.

BARUS bukan kota yang suka basa-basi. Ia kota tua yang tahu bedanya kunjungan kerja dan kunjungan politik. Maka ketika sekitar seratus warga menolak kedatangan Bupati Tapanuli Tengah pada Sabtu, 3 Januari 2026, itu bukan cuma keramaian pinggir jalan. Itu teguran politik yang telanjang.

Pemicu utamanya terdengar sepele, tapi bikin meletup karena menyangkut rasa adil: penonaktifan Kepala Desa Ujung Bati. Di mata warga, sang kepala desa justru hadir saat banjir. Yang tak terlihat, kata mereka, adalah bupati dan camat. “Ini logika terbalik,” begitu inti protes yang paling lantang.

Di negeri yang gemar mengagungkan “ketegasan”, keputusan menonaktifkan kades mudah dijual sebagai disiplin. Tetapi di lokasi bencana, disiplin tanpa empati sering terbaca sebagai hukuman untuk orang yang kebetulan paling dekat dengan warga. Banjir tidak menunggu surat keputusan. Lumpur tak paham tata naskah dinas. Yang dibutuhkan warga saat air naik adalah orang yang mau turun ke parit, bukan orang yang hanya turun untuk tanda tangan.

Masinton tampaknya memilih gaya “sapu bersih” sebagai identitas awal kekuasaannya. Ia pernah menonaktifkan sejumlah kepala desa, dan bahkan ada pemberitaan yang menyebut langkah itu diduga menyalahi aturan. Ketegasan memang bisa menjadi vitamin pemerintahan. Tapi ia juga bisa jadi racun bila dipakai untuk menutup satu pertanyaan mendasar: mengapa penanganan bencana membuat warga merasa ditinggal?

Masalahnya, Masinton bukan bupati yang datang tanpa modal. Ia bukan politisi kemarin sore. Ia kader PDI Perjuangan, pernah duduk di DPR RI, dan dikenal publik sebagai anggota dewan yang vokal. Di atas kertas, ia punya jaringan, pengalaman, dan akses narasi. Modal semacam itu biasanya cukup untuk meredam riak. Tapi Barus membuktikan: jejaring di Jakarta tidak otomatis menjadi jaring penyelamat saat banjir datang ke kampung.

Kemenangan elektoralnya juga bukan kecil. Di Pilkada Tapteng 2024, pasangan Masinton Pasaribu–Mahmud Efendi meraih 87.095 suara, mengalahkan lawannya yang mendapat 74.208 suara. Lebih menarik lagi: ia menang dengan koalisi ramping—diusung PDIP dan Partai Buruh—melawan koalisi gemuk lawan yang ditopang partai-partai besar. Itu sinyal bahwa Masinton bukan sekadar produk mesin partai. Ada daya tarik personal yang bekerja.

Justru karena itu, Barus menjadi ujian yang “anomali”. Orang yang menang melawan koalisi besar semestinya paham satu hal: politik bukan cuma soal menang. Politik juga soal merawat rasa adil setelah menang. Bila seorang kades dinonaktifkan karena dianggap gagal menangani bencana, warga Barus berhak bertanya: standar gagal itu apa? Ukurannya apa? Prosedurnya bagaimana? Dan yang paling penting: siapa saja yang dievaluasi selain orang desa yang paling gampang dijadikan sasaran?

Di tempat seperti Barus, kepala desa bukan perkara jabatan administratif. Ia tetangga. Ia orang yang rumahnya bisa ikut kebanjiran. Ketika warga mengatakan kepala desa “siang malam” bersama mereka, itu bukan pujian kosong. Itu perbandingan telak terhadap absennya negara di jam-jam terpenting.

Ya, negara sering kali hadir paling cepat untuk menghukum, tapi paling lambat untuk menolong. Kita rajin menghitung salah di meja, tetapi malas menghitung kebutuhan di lapangan. Kita cepat mengurus siapa yang dicopot, tapi lambat mengurus siapa yang diselamatkan.

Masinton masih bisa membalikkan cerita. Datanglah ke Barus bukan untuk mengajar warga hormat, tapi untuk mengembalikan rasa percaya. Buka datanya, buka alasannya, buka prosedurnya. Jika kades bersalah, buktikan dan tempuh jalur yang adil. Jika negara yang telat, akui tanpa berkelit. Lalu bayar dengan kerja yang terlihat: logistik, layanan kesehatan, pemulihan, dan perbaikan yang benar-benar jadi.

Sebab penolakan Barus bukan riuh sesaat. Ia peluit. Peluit tidak dibuat untuk memuji penguasa. Ia berbunyi ketika sebuah pemerintahan mulai percaya bahwa kewibawaan cukup menggantikan kehadiran. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya citra, melainkan legitimasi Bupati Masinton, sekalipun ia sohor di kancah perpolitikan nasional.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.