1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perppadi) meminta pemerintah menghentikan sementara penyerapan gabah pada periode produksi menurun. Langkah itu dinilai perlu dilakukan agar harga gabah tidak terus melonjak dan penggilingan padi tetap mampu memproduksi beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ketua Umum Perppadi, Sutarto Alimoeso mengatakan saat ini harga gabah di lapangan telah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu terbatasnya pasokan gabah akibat siklus panen, namun juga diperparah oleh penyerapan gabah yang tetap dilakukan pemerintah, dalam hal ini Bulog.
"Kalau bulan-bulan ini, itu kan kemarin sempat suplai bahan bakunya turun. Kenapa? Karena memang pola panen kita kan begitu kan. Jadi bulan-bulan Mei itu turun, kemudian Juni masih di bawah, kan gitu. Nah nanti baru (masuk Juli) mulai naik lagi luas panennya," kata Sutarto kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, ketika pasokan gabah menurun, harga gabah otomatis terdorong naik hingga menembus Rp7.000 per kg.
"Nah karena berkurang, terus yang terjadi kenaikan harga gabah. Harga gabah kan naik menjadi di atas Rp7.000 (per kg), padahal pemerintah menetapkannya kan Rp6.500 (per kg HPP gabah). Tapi kenyataan di lapangan itu di atas Rp7.000 (per kg). Nah kalau di atas Rp7.000 itu pengaruhnya terhadap penggilingan padi tidak mampu memproduksi beras premium maupun medium sesuai dengan HET," ujarnya.
Sutarto menilai pemerintah seharusnya tidak memaksakan penyerapan gabah ketika memasuki masa panen yang menurun. Sebaliknya, pemerintah disarankan mengoptimalkan penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah dimiliki melalui bantuan sosial maupun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Jadi bahan baku suplainya menurun karena memang pola panen kan. Nah terus di lain pihak itu yang juga kami sampaikan kepada pemerintah, pada saat pola panen sedang menurun, seyogyanya pemerintah jangan memaksakan tetap membeli. Dan membelinya itu kalau dihitung-hitung harganya sudah di atas HET. Nggak ada pemerintah membeli Rp6.500 (per kg), itu nggak ada," tutur dia.
Menurutnya, secara logika pemerintah juga tidak mungkin membeli gabah sesuai HPP Rp6.500 per kg, ketika harga pasar sudah jauh lebih tinggi.
"Ya wong di lapangan sudah di atas Rp7.000 kok. Ya pasti di atas Rp7.000 kan. Kan logikanya begitu. Di mana bisa beli dia (Bulog) Rp6.500 (per kg). Kan nggak mungkin. Justru pemerintah yang tanda petik dapat dikatakan ikut menaikkan harga gabah," tukasnya.
Ilustrasi padi sawah siap panen. (Dok. Kementan) Foto: Ilustrasi padi sawah siap panen. (Dok. Kementan)
Sutarto menyebut, kondisi serupa sebenarnya juga terjadi pada tahun lalu. Karena itu, Perppadi kembali meminta pemerintah menghentikan sementara penyerapan gabah saat pasokan terbatas, dan lebih mengandalkan stok yang sudah tersedia untuk menjaga keseimbangan pasar.
"Kalau suplai kurang, dia (Bulog) tetap membeli. Makanya ini kan kejadian seperti tahun lalu. Tahun lalu bulan-bulan begini kami selalu menyarankan, mulai bulan Mei pemerintah stop belinya dulu. Kemudian, justru menyalurkan, apakah itu bansos, apakah itu SPHP, untuk mengisi pasar. Jadi cenderung supaya normal gitu lho antara suplai dan demand itu imbang. Itu yang kita sarankan," jelas Sutarto.
Apabila Bulog tidak menghentikan sementara penyerapan gabah maupun beras dari petani, katanya, harga gabah akan terus terkerek naik, dan ketentuan HPP Rp6.500 per kg pun akan sulit tercapai.
Di sisi lain, lonjakan harga gabah juga mulai menekan operasional penggilingan padi. Sutarto mengatakan, banyak penggilingan tidak mampu memproduksi beras sesuai HET karena biaya bahan baku yang terlalu tinggi.
"Produksinya cukup, kita akui produksinya masih cukup. Apalagi pemerintah punya stok begitu banyak. Nah stok yang begitu banyak ini kan mestinya untuk mengisi pasar, bukan ditahan. Sekarang, untuk apa ditahan? Wong harga gabah naik. Kalau harga gabah naik itu pasti permintaan lebih tinggi daripada penyediaan kan. Nah itu kan harus dikembalikan dong. Nggak boleh mengatakan 'oh ini biar dinikmati', siapa yang menikmati? Belum tentu dinikmati oleh semua kan. Penggilingan padi banyak yang tidak bekerja kok. Karena kalau harga di atas Rp7.000 (per kg), penggilingan padi nggak mampu memproduksi beras sesuai HET," katanya.
Sutarto mengungkapkan, harga gabah di sejumlah daerah bahkan telah mencapai di level Rp7.200 hingga Rp7.500 per kg. Di beberapa wilayah, harganya bahkan menyentuh Rp7.800 per kg.
Ia pun kembali mengingatkan, agar pemerintah mengembalikan harga gabah mendekati HPP yang telah disepakati bersama, yakni Rp6.500 per kg.
"Harga gabah naik. Iya. Nah itulah yang harusnya pemerintah.. kita menghimbau pemerintah memperhatikan harga gabah. Ini harus dikembalikan mendekati Rp6.500 (per kg) di tingkat petani, karena itu sudah kesepakatan dan petani sudah happy Rp6.500 (per kg) itu," pungkasnya.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
