Pemko Binjai Berkomitmen Pendataan Akurat Pascabencana Pada Rakor BNPB

1 day ago 1
Sumut

7 Januari 20267 Januari 2026

Pemko Binjai Berkomitmen Pendataan Akurat Pascabencana Pada Rakor BNPB Wali Kota Binjai saat melaksanakan Rapat Kordinadi pendataan kerusakan pascabencana du Wilayah Sumut, Selasa (6/7/2026) Waspada.id/Muhammad Mulia Bakti

Ukuran Font

Kecil Besar

14px

BINJAI (Waspada.id): Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendataan kerusakan pascabencana yang akurat dan tepat sasaran saat mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Pascabencana di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti dari Binjai Command Center, Selasa (6/1/2026).

Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP. hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Binjai. Rapat koordinasi tersebut turut diikuti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, BPBD provinsi se-Sumatera dari Aceh hingga Lampung, serta perangkat daerah teknis seperti Dinas PUPR dan Bappeda.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pendataan kerusakan pascabencana yang dilakukan secara akurat dan tidak bersifat estimatif. Ia menekankan agar pendataan berbasis By Name By Address (BNBA) guna memastikan bantuan stimulan perbaikan rumah dan infrastruktur tepat sasaran serta menghindari potensi tumpang tindih bantuan.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah menyederhanakan prosedur administrasi pelaporan bencana dan memastikan sinergi antarlembaga, khususnya antara BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial, dalam satu sistem data terpadu.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD sebagai langkah penanganan awal sebelum bantuan pemerintah pusat melalui BNPB disalurkan.

“Saya minta para kepala daerah turun langsung untuk memastikan validasi data. Pendataan yang akurat merupakan langkah awal dari pemulihan yang sukses. Jika datanya tidak valid, maka proses pemulihan akan terhambat,” tegas Tito Karnavian.

Hasil rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti dengan pengiriman tim verifikasi lapangan ke sejumlah wilayah di Sumatera guna mencocokkan dan memvalidasi data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses pemulihan infrastruktur vital serta hunian masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Turut mendampingi Wali Kota Binjai dalam kegiatan tersebut antara lain Pj. Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, Kalaksa BPBD Rudi Iskandar Baros, Kadisnaker Hamdani Hasibuan, Kadis Koperasi dan UMKM sekaligus Plt. Kadis Pendidikan Sofyan Syahputra Siregar, Plt. Kadis Ketapang M. Sofyan Pasaribu, Kadis Sosial Triono Julimawardi, Kadis Pariwisata sekaligus Plt. Kadis Perkim Zulfan, serta perwakilan Dinas PUPR. (id.99)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Read Entire Article
Berita Kasus| | | |