7 hours ago
3
PAKPAK BHARAT (Waspada): Data stunting tahun 2023 menunjukkan variasi angka yang signifikan di berbagai tingkat wilayah, mulai dari nasional hingga desa. Secara nasional, prevalensi stunting berada pada 21.50%, sementara Provinsi Sumatera Utara, mencatat angka lebih rendah, yaitu 18.90%.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus penanganan stunting adalah Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan data tahun 2023, prevalensi stunting, masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Utara, bahkan melebihi angka nasional yakni 28.90%.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan-tantangan yang harus diatasi dalam upaya penanggulangan stunting di daerah ini. Pada tingkat wilyah, seperti kecamatan Kerajaan memiliki angka stunting 19.5%, lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten. Namun, kondisi memprihatinkan terlihat di tingkat desa. Desa Menjanggut 1 mencatat angka stunting tertinggi, yaitu 42%, hampir dua kali lipat angka nasional. Sementara itu, Desa Kuta Meriah memiliki prevalensi stunting 28%, masih lebih tinggi dari rata-rata kabupaten.
Saat ini, Pakpak Bharat sudah berupaya melalui program-program pada organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya menjalankan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, yakni analisis situasi, rencana kegiatan, dan aksi rembuk stunting, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang juga Wakil Bupati Pakpak Bharat, Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd, mengungkapkan bahwa tantangan utama tingginya stunting di Pakpak Bharat adalah angka kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita.
“Pemerintah terus bergerak dalam upaya menurunkan stunting di wilayah Phakpak Bharat, tingginya anga kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita, menjadi tantangan bagi kita, strategi dan inovasi daerah yang paling berdampak dalam menurunkan angka stunting sejauh ini adalah peningkatan kapasitas desa dan kecamatan dalam mendukung delapan aksi konvergensi kabupaten, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan KPP (Komunikasi Perubahan Perilaku) bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader penggerak lainnya di desa”, ungkap Solin.
“Upaya di lapangan, tentu tidak bisa lepas dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan dari swasta, dan salah satu mitra yang turut berkontribusi dalam menurunkan stunting di Pakpak Bharat adalah Tanoto Foundation lembaga Philanthropy yang memiliki perhatian pada upaya penurunan stunting di Indonesia,” jelasnya.
“Kerjasama ini telah berjalan dari awal tahun lalu, dengan sasaran anggota TPPS Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Tim Pendamping Keluarga atau Tim Pelaksana atau Pengelola Kegiatan, dan hasil evaluasinya menunjukkan bahwa sasaran dampingan mengalami peningkatan dalam pengetahuan terkait stunting dan peran serta tanggungjawab, serta koordinasi antar lintas sektor juga semakin terjalin, kita dari pemerintah menguatkannya melalui regulasi dan kebijakan daerah, untuk tahun ini hingga 2028, kita bersepakat untuk dikembangkan, dengan memperluas wilayah sasaran kegiatan, kolaborasi menjadi penting dalam mencapai itu semua,” tutup Solin.
Sementara itu perwakilan Tanoto Foundation, Felly Ardan, selaku Project Management Unit Coordinator menyampaikan bahwa hasil studi evaluasi dari SMERU, sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan, menunjukkan bahwa perlunya ada program penguatan dalam koordinasi vertikal antara Pemkab dengan Pemerintah Desa.
“Melalui program SIGAP, Tanoto Foundation bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab. Pakpak Bharat dari awal tahun 2024, untuk mempercepat upaya penurunan stunting, dengan fokus pada perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan, pola asuh, dan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting. Selain intervensi gizi, isu stunting juga sangat terkait dengan edukasi keluarga, khususnya ibu,” ungkap Felly.
“Hasil studi kita bersama SMERU menunjukkan bahwa perlunya penguatan dalam kegiatan rembuk stunting yang lebih substantif dan efektif dengan diadakan kegiatan pra-rembuk, keterbukaan data antar lintas sector, sistem pengawasan dan evaluasi pemerintah yang lebih partisipatif, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memanfaatkan data untuk intervensi yang tepat sasaran. Fokus program kita durasi tiga tahun kedepan, adalah peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas komunikasi perubahan perilaku, serta pemantauan dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan”, jelasnya.
“Sedangkan pada tingkat Desa, kita berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah desa, dalam pengelolaan dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan dan konvergensi desa, dan kapasitas tokoh masyarakat sebagai sosok kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik kesehatan dan gizi,” tutup Felly.
Program serupa juga dilaksanakan Tanoto Foundation di sembilan kabupaten di Indonesia, dimana pelaksanaan program pendampingan dilakukan oleh mitra implementasi, dengan kriteria Desa dengan jumlah kasus stunting terbanyak dan merupakan lokus prioritas, memiliki champion di tingkat desa, memiliki ketersediaan data yang lengkap (EPPGBM, NIK, Elsimil).
Pada akhir program tahun 2028, setelah dilakukan evaluasi untuk keberlanjutan dapat direkomendasi metode perluasan atau scale up ke desa lainnya, dengan penyebarluasan praktik baik dan keberhasilan dari program yang telah berjalan. (m31)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
