Peluang Safliati Dan Rekam Jejak Di Sektor Kesehatan Dasar

18 Januari 202618 Januari 2026

Dalam bursa seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh, nama Safliati patut dicermati. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ini bukan hanya hadir sebagai pelengkap administrasi, tetapi membawa rekam jejak kerja lapangan yang konkret, khususnya pada sektor kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.

Selama menjabat di Dinas Kesehatan Abdya, Safliati dikenal sebagai figur yang konsisten mendorong program Open Defecation Free (ODF) atau Gampong Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Pada tahun 2022, sedikitnya 11 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya berhasil meraih sertifikat ODF, sebuah capaian yang tidak sederhana mengingat perubahan perilaku masyarakat merupakan tantangan utama dalam program sanitasi.

Safliati kala itu menjelaskan bahwa capaian ODF tersebar di tiga kecamatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Susoh. Tujuh gampong di wilayah tersebut masing-masing,  Durian Jangek, Palak Hilir, Pinang, Rumah Dua Lapis, Baharu, Palak Hulu dan Rumah Panjang ditetapkan sebagai desa bebas BABS.

Sementara itu, di Kecamatan Blangpidie, status ODF diraih Gampong Kuta Tinggi dan Panton Raya, serta di Kecamatan Kuala Bate oleh Gampong Krung Panto dan Panton Cut.

Sertifikat ODF tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Abdya saat itu, Darmansah, yang sekaligus menjadi pengakuan formal atas upaya lintas sektor yang dijalankan Dinas Kesehatan di bawah kepemimpinan Safliati. Ia menegaskan, sertifikat ODF bukan sekadar simbol, melainkan indikator bahwa seluruh rumah tangga di desa bersangkutan telah memiliki jamban sesuai standar kesehatan.

Lebih jauh, Safliati juga mendorong keberlanjutan program. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Abdya masih melakukan verifikasi desa-desa calon penerima sertifikat ODF, dengan target ambisius 70 desa dari total 152 desa. Target ini mencerminkan pendekatan pembangunan kesehatan yang bertahap namun terukur, bukan sekadar seremonial.

Dalam konteks seleksi JPT Pratama Aceh, rekam jejak tersebut menjadi modal teknokratik yang relevan, terutama jika dikaitkan dengan jabatan strategis di sektor kesehatan.

Pengalaman Safliati menunjukkan keterlibatan langsung pada isu kesehatan dasar, perubahan perilaku masyarakat, serta koordinasi lintas pemerintah desa, aspek yang kerap menjadi tantangan utama kebijakan kesehatan di tingkat provinsi.

Namun demikian, peluang Safliati tentu tetap bergantung pada keseluruhan proses seleksi, termasuk uji gagasan, kepemimpinan dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi. Meski begitu, capaian konkret di lapangan menjadikan Safliati bukan sekadar kandidat administratif, melainkan figur dengan jejak kerja yang dapat diverifikasi.

Pada akhirnya, seleksi JPT Pratama akan menguji sejauh mana rekam jejak kerja nyata diberi bobot dalam pengambilan keputusan, di tengah dinamika politik birokrasi yang selalu menyertai pengisian jabatan strategis. Syafrizal/WASPADA.id

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.