5 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar untuk tahun 2026. Hal ini ia ungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar), di Kompleks Parlemen, Senin (7/7/2025).
Cak Imin menjelaskan bahwa alokasi rencana anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp 223,9 miliar menurun dari 2025 yakni Rp 277,5 miliar. Usulan yang diminta Cak Imin menambah daftar para menteri koordinator yang mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun depan antara lain Menko Infrastruktur AHY, Menko PMK Pratikno, hingga Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Secara rinci pagu indikatif anggaran 2026 yang diberikan digunakan untuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 189,2 miliar. Selain itu juga diberikan kepada lembaga non struktural di bawah kementeriannya yakni, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp 19,71 miliar dan Dewan Jaminan Sosial nasional sebesar Rp 15,01 miliar.
Padahal, menurut Cak Imin, peran strategis dan target Kemenko Pemberdayaan Masyarakat harus tercapai. Dari hitungannya kebutuhan anggaran untuk menggapai target itu mencapai Rp 500,1 miliar.
"Maka kebutuhan anggaran Kemenko PM sebenarnya adalah yang sejujurnya Rp 500,1 miliar. Kalau Kemenko ketemu semua mengaku jujur, tapi nasib tergantung Badan Anggaran," katanya.
Sedangkan, menurut Cak Imin, anggaran yang sudah ditetapkan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja perkantoran dan operasional, belum termasuk anggaran program.
"Sehingga perlu tambah alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," katanya.
Dari paparannya, usulan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar itu akan dibagi untuk tiga alokasi. Pertama untuk Kementerian Koordinator PM sebesar Rp 210,3 miliar, BP Taskin Rp 30,8 miliar, dan DJSN Rp 34,9 miliar.
Cak Imin menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini diprioritaskan untuk penguatan pelaksanaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, juga integrasi data penciptaan ekosistem pemberdayaan untuk membangun usaha baru pertumbuhan ekonomi kreatif.
Selain itu, Ketua Umum PKB ini juga mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan penggunaan gedung bersama dengan Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Menurutnya Kementeriannya lebih suka bekerja di luar kantor.
"Karena Kemenko Pemberdayaan Masyarakat lebih suka WFA, Work From Anywhere, termasuk bekerja di mana-mana, termasuk di kantor ketua Badan Anggaran. Dalam rangka merayu, kalau kata Pak Pratikno termasuk di PBNU," candanya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Hasan Nasbi Soal Efisiensi APBN: Layanan Publik tidak Boleh Terdampak
