7 hours ago
4
SIGLI (Waspada.id): Isu pengelolaan dana sekitar Rp33 miliar mengemuka, transparansi pun dipertanyakan.
Di tengah belum adanya penjelasan resmi, Panglima Laot Kabupaten Pidie mendesak keterbukaan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Gelombang kekecewaan mulai menguat di kalangan Panglima Laot se-Aceh. Surat resmi yang telah dilayangkan untuk membuka ruang dialog dengan pengurus Yayasan Pangkai Meurunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) disebut belum mendapat jawaban.
Di tengah harapan akan komunikasi, yang datang justru keheningan. Bagi para Panglima Laot, diamnya respons bukan sekadar soal administrasi yang tertunda, melainkan menyangkut keterbukaan terhadap pengelolaan lembaga yang selama ini membawa nama dan harapan masyarakat nelayan Aceh.
Panglima Laot Kabupaten Pidie, Marfian AS, Rabu (8/4), menyampaikan bahwa surat tersebut bukanlah sekadar formalitas, melainkan upaya kolektif untuk menjaga kejelasan arah dan pengelolaan yayasan.
“Kekecewaan kami para Panglima Laot se-Aceh adalah kami sudah melayangkan surat untuk duduk bersama dengan pengurus yayasan YPMAN, namun sampai sekarang belum ditanggapi, padahal surat resmi itu ditandatangani oleh seluruh Panglima Laot se-Aceh,” ujarnya.
Ia menegaskan, permintaan audiensi tersebut bertujuan untuk membuka ruang klarifikasi, bukan untuk memperuncing persoalan. Namun ketika ruang dialog tak kunjung terbuka, pertanyaan demi pertanyaan pun mulai mengemuka.
Di tengah kondisi itu, berkembang informasi mengenai pengelolaan dana YPMAN dalam jumlah besar yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp33 miliar. Informasi tersebut, menurut Marfian, perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak yayasan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ada kesimpangsiuran. Justru karena ada informasi yang berkembang, kami meminta penjelasan agar semuanya menjadi terang,” katanya.
Bagi para Panglima Laot, transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan. Sebab dana yang dikelola YPMAN memiliki tujuan sosial yang jelas menopang pendidikan anak-anak nelayan dan memperkuat masa depan mereka.
“Kami lembaga Panglima Laot menginginkan agar dana abadi yang notabene milik nelayan Aceh dapat dikelola dengan benar, sehingga benar-benar bermanfaat bagi seluruh nelayan,” ujar Marfian.
Lebih jauh, ia menilai bahwa keterbukaan pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan. Tanpa itu, hubungan antara lembaga dan masyarakat yang diwakilinya berisiko mengalami jarak.
Tak hanya soal keuangan, dinamika kelembagaan juga menjadi sorotan. Penunjukan ketua yayasan yang tidak berasal dari unsur Panglima Laot disebut menimbulkan pertanyaan di kalangan mereka.
Marfian menekankan bahwa hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang beragam.
“Penunjukan ketua yayasan yang bukan dari Panglima Laot Aceh menjadi hal yang perlu dijelaskan, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan kami,” ujarnya.
Selain itu, isu audit keuangan turut mengemuka. Menurut Marfian, audit merupakan bagian penting dalam memastikan akuntabilitas, sekaligus menjadi dasar bagi Panglima Laot dalam memberikan penjelasan kepada para nelayan.
“Pihak yayasan dalam beberapa tahun ini disebut tidak melakukan audit keuangan seperti biasanya. Padahal audit keuangan sangat penting bagi kami untuk menjelaskan kepada nelayan dalam rapat tahunan Panglima Laot se-Aceh,” katanya.
Situasi ini, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada internal lembaga, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat nelayan yang selama ini menjadi penerima manfaat dari program yayasan.
Di tengah kebuntuan komunikasi, para Panglima Laot kini berharap hadirnya peran pemerintah sebagai penengah. Harapan itu disampaikan kepada Pemerintah Aceh agar dapat memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak.
“Kami sangat mengharapkan Pemerintah Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf kiranya dapat membantu memfasilitasi penyelesaian antara lembaga Panglima Laot Aceh dengan pihak yayasan,” ujarnya.
Meski nada kekecewaan terdengar, Marfian menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan musyawarah sebagai jalan utama. Dialog, kata dia, masih menjadi pintu yang diharapkan terbuka.
“Kami tetap mengutamakan komunikasi dan berharap ada itikad baik untuk duduk bersama. Klarifikasi terbuka adalah jalan terbaik,” ucapnya.
Namun demikian, ia juga memberi isyarat bahwa langkah-langkah lanjutan tetap menjadi opsi apabila tidak ada kejelasan dalam waktu mendatang, tentu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus maupun dewan pembina YPMAN belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan audiensi maupun berbagai informasi yang berkembang.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Sebagai lembaga yang berdiri sejak tahun 2001, YPMAN selama ini dikenal memiliki peran dalam mendukung pendidikan anak-anak nelayan di Aceh.
Program-program yang dijalankan mencakup penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk pendidikan keagamaan.
Yang mereka minta bukan sekadar kata, melainkan penjelasan yang terbuka dan nyata. Karena dari kejujuran itulah, kepercayaan tumbuh, dan amanah tetap terjaga.(id69)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
