3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2025-2026 DPR RI pada Selasa (9/6/2026) di Gedung DPR RI.
Purbaya dalam pidatonya membawakan rencana besar Presiden Prabowo Subianto pada 2027 mendatang. Purbaya mengatakan pada 2027, berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR) akan didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas.
"Berbagai program prioritas, seperti MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas, sehingga menciptakan multiplier effect yang luas. Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Purbaya dalam pidatonya di Sidang Paripurna, Selasa (9/6/2026).
Purbaya melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 diprediksi tumbuh 5,8% hingga 6,5%, sebagai bentuk transisi menuju pertumbuhan ekonomi 8% di 2029.
"Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5%, sebagai transisi menuju pertumbuhan 8% pada 2029," lanjut Purbaya.
Selain itu, inflasi nasional akan dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5% pada 2027, melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas, terutama pangan dan energi.
"Pemerintah juga terus mengantisipasi risiko imported inflation melalui koordinasi dengan bank sentral (Bank Indonesia/BI). Di samping itu, sinergi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan otoritas moneter melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan efektivitas pengendalian inflasi," terang Purbaya.
Purbaya juga menjelaskan rencana besar Presiden Prabowo pada 2027, terutama pada kebijakan fiskal, di mana akan ada delapan kluster program prioritas nasional dan satu pendukung enabler yang terdiri dari 60 program kerja.
Adapun berikut delapan kluster program kerja prioritas nasional
1. Kedaulatan Pangan
2. Kemandirian Energi dan Air
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan Industrialisasi
6. Infrastruktur Perumahan dan Ketahanan Bencana
7. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa
8. Penurunan Kemiskinan
Sementara pendukung atau enabler meliputi penguatan di bidang pertahanan dan keamanan penegakan hukum, tata kelola pemerintahan percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
"APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas bekerja, penguatan kualitas belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif guna mendorong kinerja perekonomian sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan," terang Purbaya.
Berikut rencana pemerintah dari sisi Asumsi Makro 2027
1. Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,8% - 6,5%
2. Inflasi nasional: 1,5% - 3,5%
3. Nilai Tukar Rupiah: Rp16.800 - Rp17.500 per Dolar AS
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,5% - 7,3%
5. Harga Minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP): US$70 - US$95 per barel
Berikut rencana pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di 2027
1. Tingkat kemiskinan, ditargetkan turun ke kisaran 6,0% - 6,5%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka, ditargetkan pada rentang 4,30% - 4,87%
3. Rasio Gini, ditargetkan membaik di rentang 0,362 - 0,367 untuk mempersempit kesenjangan ekonomi
4. Indeks Modal Manusia, ditargetkan meningkat ke angka 0,575
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
