MPC PP Aceh Tamiang Nilai Kritisi Surat Gubernur Aceh

ACEH TAMIANG (Waspada): Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang, Edi Syahputra menanggapi terkait surat Gubernur Aceh tertanggal 14 Juni 2025 yang merekomendasikan pergantian pejabat penting di lingkungan PTPN IV Regional VI Aceh.

“Menyikapinya hal tersebut merasa perlu menyampaikan pandangan konstruktif demi menjaga iklim kerja yang sehat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, ” kata Edi Syahputra kepada Waspada Jumat (4/7) melalui telepon.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Sebagai masyarakat  yang berkomitmen pada pengawasan sosial dan penguatan kinerja institusi negara,karena itu pihaknya menyampaikan beberapa hal penting antara lain.

Terkait kinerja positif harus dihargai, PTPN IV Regional VI Aceh saat ini menunjukkan indikator kinerja yang membaik, baik dari sisi peningkatan produksi, pembagian bonus kepada karyawan, hingga program tanggung jawab sosial (CSR) yang aktif menyentuh masyarakat, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami menilai capaian tersebut adalah hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran manajemen yang patut diapresiasi, bukan justru direspon dengan kebijakan penggantian tanpa proses yang transparan, ” ujar Edi.

Kemudian, rekomendasi harus melalui klarifikasi dan evaluasi ojektif, artinya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, berdasarkan informasi yang kami peroleh, terbit sebelum adanya klarifikasi langsung kepada manajemen PTPN IV Regional VI, serta tanpa tembusan resmi kepada pihak regional terkait.

“Hal ini menimbulkan kesan tergesa dan kurang melibatkan prinsip komunikasi dua arah yang sehat dalam tata kelola pemerintahan maupun BUMN,” terangnya.

Menurut Edi, penempatan pejabat perlu mengedepankan profesionalisme dan kearifan lokal, usulan pengganti yang kami dengar belum mencerminkan keberpihakan kepada kader internal maupun kearifan lokal.

Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan putra-putri daerah yang memiliki kapasitas dan integritas merupakan hal penting demi memperkuat rasa memiliki dan mempercepat akselerasi pembangunan.

Kemudian, menjaga independensi BUMN dari kepentingan non-struktural, pihaknya menghargai perhatian Pemerintah Aceh terhadap tata kelola BUMN,

“kami juga berharap agar setiap langkah kebijakan tetap berpijak pada data, proses evaluasi menyeluruh, dan kepentingan jangka panjang, bukan pada tekanan kelompok atau dinamika sesaat, ” tegas Edi seraya mengatakan, BUMN adalah instrumen negara yang harus dijaga dari intervensi yang berpotensi merusak profesionalisme.

Edi mengemukakan, bahwa pihaknya siap menjadi mitra kritis dan konstruktif, mendukung setiap upaya perbaikan manajemen berbasis evaluasi objektif, serta terus mengawal agar lembaga-lembaga negara termasuk BUMN dapat berjalan secara profesional dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Kami percaya, perbedaan pandangan dapat diselesaikan dengan musyawarah, bukan manuver, mari kita jaga semangat kolaborasi demi kemajuan Aceh.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.