Minta Kades Dicopot, Warga Kepala Bandar Demo Ke DPRK Abdya

21 April 202521 April 2025

BLANGPIDIE (Waspada): Puluhan warga Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (21/4), melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie, menuntut Kepala Desa (Kades) setempat, mundur atau dicopot dari jabatannya.

Puluhan warga yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap Kades Kepala Bandar Salman Amd Pel dan Sekdes Fajri, dengan dasar sejumlah tuntutan yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat itu, awalnya bergerak ke Kantor Camat Susoh, yang disambut langsung Camat Susoh T Nasrul serta unsur Muspika.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Dengan mengusung spanduk dan beberapa karton bertuliskan tuntutan, dari kantor Camat Susoh massa kemudian bergerak ke gedung DPRK Abdya, yang disambut Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi dan sejumlah anggota dewan lainnya, juga turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Mussawir dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Rizal SMn.

Di gedung DPRK Abdya, perwakilan warga diminta untuk masuk ke ruang rapat, guna menyampaikan sejumlah persoalan desa yang sedang dihadapi. Hanya selang waktu beberapa saat, anggota DPRK, pejabat terkait dan perwakilan warga keluar dari ruang rapat. Dalam pertemuan itu diketahui, semua aspirasi masyarakat ditampung oleh wakil rakyat dan meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondisi dalam desa, agar tetap aman damai.

Koordinator aksi Saiful menyebutkan sejumlah poin yang menjadi dasar warga menuntut Kades dan Sekdes dicopot dari jabatan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades dan Sekdes Kepala Bandar diantaranya, adanya sejumlah pelanggaran yang dinilai merugikan masyarakat, sikap arogan yang dipertontonkan Kades selama memimpin dan tindakan semena-mena, termasuk dalam mengambil keputusan memecat anggota Tagana Desa.

Kemudian Kades diduga tidak profesional dalam mengelola isu di desa, dengan bertindak diluar kewenangan dengan melakukan intimidasi kepada masyarakat. Tidak adanya keterbukaan penggunaan anggaran dana desa dengan hanya melibatkan keluarga dan pihak tertentu dalam pengelolaan anggaran, juga tidak melibatkan seluruh anggota Tuha Peut dan Tuha Lapan. Tidak dipenuhinya keinginan masyarakat untuk mengadakan rapat umum pertanggungjawaban anggaran selama menjabat sebagai Kades.

Struktur kepengurusan aparatur desa didominasi oleh keluarga Kades. Tidak menanggapi permintaan pemuda untuk melakukan peremajaan kepengurusan kepemudaan. Tebang pilih dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lebih mengutamakan keluarga. “Kami menginginkan mosi yang kami layangkan ini bisa segera ditindaklanjuti. Kades dan Sekdes dapat diberhentikan sesuai dengan keinginan masyarakat,” tegasnya yang diikuti teriakan massa.

Terpisah, Kades Kepala Bandar Salman Amd Pel, didampingi Sekdes Fajri, mengaku tidak mengetahui secara detail apa-apa saja yang menjadi tuntutan sebagian warganya, hingga memutuskan membuat aksi demo dan melayangkan mosi tidak percaya itu. Jika selama ini dalam menjalankan roda pemerintahan desa dianggap tidak transparan, pihaknya membatah tegas.

Menurut Kades Salman, setiap pelaksanaan kegiatan desa, terutama yang menyangkut dengan pengelolaan dana desa, selalu terbuka dan dibahas dalam rapat dengan melibatkan semua unsur. “Aksi demo tersebut merupakan hak warga dan merupakan hal yang wajar,” katanya.

Terkait anggaran yang diduga tidak transparan, pihaknya memastikan pemerintahan desa telah melakukan rapat pertanggunggjawaban dihadiri aparatur termasuk Tuha Peut dan Tuha Lapan. “Saya belum mengetahui secara pasti apa-apa saja tuntutan dari mereka. Sejauh ini tidak ada temuan dan telah diaudit oleh inspektorat dan mengikuti semua aturan yang berlaku. Semuanya ada bukti dan bisa dipertanggungjawabkan,” singkatnya.(b21)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.