Mendagri Minta Bupati Aceh Tamiang Percepat Pendataan Kerusakan Rumah Warga

5 Januari 20265 Januari 2026

ACEH TAMIANG (Waspada.id): Mendagri Tito Karnavian meminta Bupati Aceh Tamiang secepatnya melakukan pendataan kerusakan rumah warga akibat banjir yang terjadi di November 2025 lalu.

“Pendataan harus akurat yaitu rusak ringan dan rusak berat,” kata Tito Karnavian dalam keterangannya saat mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang guna meninjau langsung proses recovery (pemulihan) pasca banjir bandang dan tanah longsor di daerah itu, Senin (5/1).

Disampaikannya, saat dirinya berada di Langkahan, Bupatinya dan warga menyampaikan KK dan KTP hilang. “Saya bilang simpel aja, geuchiknya dipanggil, karena geuchik paling tau warganya, pendataan buat by name, by address,” ujar Tito yang didampingi Bupati Aceh Tamiang.

Dijelaskannya, pendataan dilakukan oleh Geuchik atau Datok Penghulu untuk rusak ringan dan rusak berat, lalu dilaporkan pada camat, selanjutnya disampaikan pada Bupati.

“Bupati nantinya membuat SK terkait pendataan rusak ringan dan rusak berat, saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Nantinya Kapolres dan Kejari ikut tanda tangan supaya tidak ada masalah hukum nantinya,” papar Tito lagi.

Tito mengutarakan, KTP itu di kumpulkan, kita butuh kecepatan. Nantinya diserahkan BNPB, karena BNPB yang akan menganti biaya kerusakan.

“Uangnya sudah disiapkan oleh pemerintah, karena itu data harus cepat dan di SK Bupati, data yang sudah ada langsung diserahkan ke BNPB, Gubernur dan bila ada Satgas yang dibentuk, maka diserahkan ke Satgas oleh Bupati, biar nantinya Satgas yang bekerja,” terang Tito.

Apabila ada warga yang belum mendapatkan bantuan rusak ringan, sedang dan berat, kemudian dilakukan pendataan kembali, dan setelah diverifikasi Camat serta Bupati, kemudian datanya dikirim lagi, kemudian dilakukan pembayaran lagi. “Hal ini penting sehingga warga terdampak banjir bisa secepatnya kembali rumah dan tidak lagi berada di tenda – tenda pengungsian,” ungkap Mendagri.

Tentunya tinggal warga yang mengalami kerusakan berat atau rumahnya hilang. “Mereka bisa tinggal di rumah hunian sementara, atau diberikan uang dana tunggu hunian karena warga memilih tinggal tempat familinya atau menyewa rumah yang mungkin berdekatan dengan tempat kerjanya,” sebut Tito seraya mengatakan, anggaran ini juga nantinya ada di BNPB.

Tito menambahkan, kemungkinan Bupati ada usulan lainnya yaitu, warga yang terdampak cukup berat agar bisa di mendapatkan PKH, itu boleh – boleh saja asalkan ada usulan datanya, nantinya akan diusulkan ke Presiden melalui instansi terkait.

“Warga mendapat PKH, tentunya ada uang, warung, cafe dan pusat perbelanjaan dibuka, mereka sudah ada uang membayarnya, bila warga ikut berperan, maka akan cepat proses pemulihan ekonomi,” tutupnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga meninjau langsung beberapa kantor dinas yang sedang dilakukan pembersih lumpur. Mendagri juga sempat bersanda gurau dengan anak-anak yang berada di tenda pengungsian seputaran kantor Bupati Aceh Tamiang. (id76)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.