Menakar Urgensi Strategic Petroleum Reserve

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ketahanan energi bukan lagi sekadar jargon dalam ruang-ruang seminar atau dokumen strategis yang dilupakan di rak-rak kementerian. Ia adalah nyawa bangsa. Di tengah dunia yang dibalut krisis multidimensi-perang, embargo, fluktuasi harga, hingga perebutan jalur logistik, strategi penyimpanan energi jangka panjang seperti Strategic Petroleum Reserve (SPR) menjadi keharusan.

Sejak saat itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat menyadari bahwa ketergantungan pada negara produsen tanpa strategi cadangan membuat ekonomi nasional sangat rentan. Maka dimulailah era pembangunan cadangan minyak strategis: bukan sekadar simpanan, melainkan komponen pertahanan nasional.

Secara global, kebijakan dan kapasitas SPR menunjukkan betapa seriusnya negara-negara dalam mempersiapkan diri menghadapi krisis energi. Amerika Serikat adalah pelopor dengan kapasitas cadangan terbesar di dunia, yakni 714 juta barel yang disimpan di gua-gua garam bawah tanah, sebuah pendekatan yang efisien dan tahan terhadap ancaman fisik.

Pemerintah AS memiliki kewenangan langsung untuk melepas SPR dalam rangka menekan harga minyak domestik, menjaga stabilitas ekonomi, atau merespons ketegangan geopolitik. Negara ini menjadikan SPR sebagai instrumen strategis ekonomi dan politik sejak 1975.

SPR AS dibentuk sebagai respons terhadap krisis minyak 1973, ketika negara-negara anggota OPEC memboikot ekspor minyak ke AS sebagai protes terhadap dukungan AS terhadap Israel dalam Perang Yom Kippur. Krisis tersebut mengguncang ekonomi dunia dan memperlihatkan betapa rentannya sistem energi global terhadap keputusan politik.

Kongres AS kemudian mengesahkan Energy Policy and Conservation Act (EPCA) tahun 1975 yang secara resmi mendirikan Strategic Petroleum Reserve (SPR) sebagai komponen vital keamanan energi nasional.

SPR AS dioperasikan oleh Departemen Energi (DOE) dan terdiri dari empat situs penyimpanan utama yang terletak di dekat pesisir Teluk Meksiko, di negara bagian Texas dan Louisiana. Lokasi-lokasi itu dipilih karena kedekatannya dengan kilang minyak, pelabuhan, dan jaringan distribusi utama.

Uniknya, minyak disimpan di gua-gua garam bawah tanah yang stabil, aman dari kontaminasi, dan mampu mempertahankan kualitas minyak dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun.

Cadangan SPR AS secara teknis dapat digunakan untuk tiga tujuan: (1) pelepasan darurat penuh jika terjadi gangguan pasokan parah; (2) pelepasan terkoordinasi dengan negara anggota IEA; dan (3) pelepasan terbatas untuk uji coba atau stabilisasi harga domestik.

Kasus terbaru adalah ketika Presiden Joe Biden pada tahun 2022 menginstruksikan pelepasan 180 juta barel dari SPR guna menstabilkan harga bahan bakar pascainvasi Rusia ke Ukraina. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada harga domestik tetapi juga memberikan sinyal kepada pasar global akan komitmen AS menjaga keseimbangan pasokan minyak.

Dengan kapasitas penuh yang cukup untuk menyuplai seluruh konsumsi AS selama hampir 38 hari, SPR telah menjadi simbol ketahanan energi AS yang tak tergantikan. Ia bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan bagian dari diplomasi energi, stabilitas ekonomi, dan sistem pertahanan nasional Amerika.

Efektivitasnya juga membuat banyak negara-termasuk China, India, dan Jepang-mencontoh model tersebut dengan pendekatan dan skala yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.

Sebagai bagian dari kebijakan energi nasional, SPR juga terus dievaluasi untuk menjaga efisiensinya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah AS mengkaji kemungkinan modernisasi fasilitas, termasuk pemindahan sebagian kapasitas ke wilayah lain, digitalisasi pemantauan, serta kemungkinan membuka SPR untuk jenis bahan bakar lain di masa depan.

Diskursus kebijakan juga mencakup pertanyaan besar: apakah SPR masih relevan di era transisi energi? Bagi AS, jawabannya tetap ya-karena ketahanan energi tidak hanya soal keberlanjutan, tapi juga tentang kemampuan bertahan dalam krisis yang tidak terduga.

Sebaliknya, China mengembangkan SPR dengan pendekatan yang jauh lebih tertutup dan bersifat strategis. Pemerintah tidak merilis data resmi secara berkala, tetapi berbagai lembaga riset dan citra satelit memperkirakan China telah membangun kapasitas lebih dari 500 juta barel yang tersebar di lebih dari 12 lokasi di sepanjang pesisir timur.

Fasilitas itu dekat dengan pelabuhan besar dan zona industri, menunjukkan bahwa SPR China bertujuan utama untuk menopang stabilitas pasokan energi bagi sektor manufaktur dan logistik. Tidak seperti AS yang mengumumkan pelepasan SPR ke publik, China cenderung melepas cadangan secara senyap untuk mengelola harga domestik atau saat terjadi lonjakan permintaan.

SPR China juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara penghasil energi dan memperkuat posisi Beijing dalam negosiasi geopolitik. Dalam konteks Belt and Road Initiative dan ketegangan Laut Cina Selatan, cadangan strategis itu memberi ruang manuver yang lebih besar kepada pemerintah dalam menghadapi potensi embargo, sanksi, atau gangguan rantai pasok global.

Jepang mengambil pendekatan yang lebih transparan dan legalistik. Pemerintah Jepang mewajibkan penyimpanan SPR setidaknya setara dengan 90 hari impor bersih, yang terdiri dari tiga komponen: cadangan pemerintah, cadangan industri, dan cadangan bersama internasional.

Cadangan pemerintah disimpan dalam tangki darat di berbagai lokasi aman, sementara perusahaan energi diwajibkan menyimpan cadangan tersendiri dalam jumlah minimum. Jepang juga membuka sebagian SPR-nya untuk digunakan dalam kerja sama internasional, seperti pada saat krisis global atau bencana alam di kawasan.

Dengan lebih dari 500 juta barel, Jepang menjadi salah satu negara dengan sistem SPR paling tertata di dunia. Pengelolaan cadangan dilakukan oleh Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), lembaga semi-publik yang bertugas merespons dinamika pasar energi global. Sistem ini mencerminkan budaya perencanaan jangka panjang Jepang yang sangat memperhatikan risiko sistemik, sekaligus kemampuan beradaptasi dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

Perbandingan antara AS, China, dan Jepang memperlihatkan bahwa meskipun kapasitas SPR mereka hampir sebanding, namun pendekatan dan tujuannya sangat berbeda.

AS menjadikan SPR sebagai alat ekonomi-politik terbuka dan global, China menjadikannya sebagai senjata kebijakan industri dan pertahanan tersembunyi, sementara Jepang mengelola SPR sebagai instrumen stabilisasi pasar dan solidaritas internasional. Ketiganya membuktikan bahwa SPR bukan hanya soal volume minyak yang disimpan, tetapi juga bagaimana dan untuk siapa cadangan itu digunakan.

India dan Korea Selatan juga menjadi contoh menarik dalam manajemen SPR di Asia. India mengembangkan SPR dalam dua fase besar, dengan kapasitas sekitar 39 juta barel yang disimpan di fasilitas bawah tanah di Vishakhapatnam, Mangalore, dan Padur.

Fasilitas-fasilitas tersebut dirancang untuk menjamin pasokan selama sekitar 10 hari konsumsi nasional. Yang menarik, India juga menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab (ADNOC) untuk mengisi sebagian kapasitas SPR dengan mekanisme 'shared stock', di mana India tetap memiliki prioritas akses saat krisis.

Pendekatan India memadukan pertahanan energi nasional dengan diplomasi energi yang progresif, dan pemerintah telah merencanakan ekspansi SPR hingga 60 juta barel dalam beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, Korsel memiliki salah satu sistem SPR paling modern dan terdiversifikasi di Asia. Negara ini menyimpan lebih dari 96 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan produk turunannya, termasuk LPG dan LNG, menjadikannya pionir dalam pendekatan cadangan multi-energi.

Fasilitas SPR dikelola oleh Korea National Oil Corporation (KNOC) dan tersebar secara strategis untuk menjamin distribusi cepat ke seluruh wilayah negara. Selain berfungsi sebagai cadangan nasional, Korsel juga menyewakan sebagian fasilitasnya kepada mitra strategis seperti AS dan Jepang, sehingga SPR-nya menjadi aset geopolitik sekaligus sumber pendapatan negara.

Kedua negara ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas strategi-baik melalui kemitraan internasional seperti India maupun diversifikasi energi seperti Korsel-dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

India memanfaatkan potensi ekonomi-politik dari SPR untuk membangun kepercayaan pasar dan memperkuat posisi tawarnya sebagai negara berkembang dengan konsumsi energi tinggi. Korsel, dengan infrastruktur teknologinya, mengintegrasikan SPR ke dalam strategi nasional menghadapi bencana, fluktuasi pasar, dan risiko geopolitik regional.

Perbandingan antara India dan Korsel dengan negara seperti AS, China, dan Jepang semakin menegaskan bahwa meskipun kapasitas berbeda, efektivitas SPR bergantung pada strategi kelembagaan, lokasi fasilitas, dan kemauan politik untuk menjadikannya instrumen nasional.

Model India dan Korsel bisa menjadi cermin penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi SPR yang sesuai dengan konteks nasional dan tantangan global yang terus berubah.

ASEAN dan kesiapan ketahanan energi di kawasan
Kawasan ASEAN menunjukkan ketimpangan kesiapan dalam membangun SPR, meskipun secara geografis berada di salah satu kawasan paling strategis dan rawan dalam perdagangan energi global. Secara umum, negara-negara ASEAN belum menjadikan SPR sebagai komponen utama dalam strategi ketahanan energi nasional, kecuali Vietnam yang menunjukkan kemajuan signifikan.

Vietnam menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki target dan realisasi pembangunan SPR nasional. Pemerintah Vietnam telah menargetkan kapasitas cadangan energi setara 20 hari impor bersih pada tahun 2025 dan membangun beberapa tangki darat untuk penyimpanan nasional. Meskipun kapasitas masih terbatas, Vietnam menempatkan SPR dalam konteks nasional sebagai bagian dari kesiapan menghadapi gangguan pasokan dan stabilisasi ekonomi.

Singapura tidak memiliki SPR nasional, namun mewajibkan penyimpanan cadangan minyak oleh pelaku industri dalam jumlah minimum. Sebagai hub energi regional dan pusat penyulingan minyak terbesar di Asia Tenggara, Singapura fokus pada efisiensi logistik dan transparansi pasokan, namun belum mengembangkan cadangan negara yang dapat digunakan dalam keadaan darurat nasional.

Malaysia dan Thailand masih berada dalam tahap perencanaan dan konsultasi kebijakan terkait pembentukan SPR. Malaysia memiliki infrastruktur penyimpanan yang besar dan peran sebagai produsen minyak mentah, namun belum menetapkan cadangan nasional resmi. Thailand pun masih dalam diskusi teknis dan institusional. Keduanya memiliki potensi besar untuk membangun SPR namun membutuhkan payung hukum dan koordinasi kelembagaan.

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, saat ini hanya memiliki cadangan operasional yang dikelola oleh Pertamina, yang mencukupi sekitar 3,5 hari konsumsi nasional. Belum ada kerangka regulasi atau institusi khusus untuk SPR. Ironisnya, Indonesia yang berada di tengah jalur pelayaran energi dunia dan memiliki sejarah sebagai eksportir minyak, justru paling tertinggal dalam pembangunan SPR di kawasan.

Saat ini, cadangan yang ada hanya bersifat operasional dan dimiliki oleh entitas komersial seperti Pertamina. Tidak ada mekanisme hukum atau kelembagaan yang mengatur penyimpanan minyak sebagai cadangan negara. Dengan konsumsi harian 1,6 juta barel, Indonesia hanya mampu bertahan selama kurang dari 3 hari jika terjadi gangguan pasokan.

Kenaikan subsidi BBM bisa mencapai Rp350 triliun dalam waktu satu tahun. Inflasi melambung. Nilai tukar rupiah tertekan. Cadangan devisa terpakai untuk membeli minyak. Sementara rakyat menghadapi lonjakan harga pangan dan transportasi.

Dalam kondisi seperti itu, SPR menjadi alat penstabil. Pemerintah dapat melepas cadangan, menjaga pasokan tetap lancar, dan memberikan waktu untuk menyesuaikan kebijakan fiskal. SPR bukan solusi jangka panjang, tapi penyangga krisis yang memberi ruang bernapas saat badai datang.

1. Ekonomi Makro: Dengan SPR, Indonesia memiliki instrumen untuk mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga energi. Ketika harga minyak naik tajam, pelepasan cadangan strategis bisa menstabilkan pasokan dan harga, sehingga menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan serta transportasi.

2. Perisai Ketahanan Fiskal: Tanpa SPR, pemerintah dipaksa mengucurkan subsidi yang masif untuk menahan harga energi. Dengan SPR, pemerintah memiliki alat fiskal non-anggaran yang bisa digunakan tanpa harus menambah beban APBN. Ini sangat penting dalam menjaga defisit dan menjaga peringkat kredit negara.

3. Geopolitik dan Daya Tawar Diplomatik: Negara dengan SPR besar memiliki leverage dalam perundingan internasional, terutama dalam kerja sama energi dan hubungan bilateral. Negara-negara penghasil energi cenderung lebih menghargai mitra dagang yang memiliki ketahanan dan perencanaan jangka panjang.

SPR bisa menjadi modal diplomasi energi Indonesia. Seperti pada saat kondisi Perang Tariff dengan AS, Indonesia dapat memanfaatkan deficit neraca dagang dengan impor energi dari AS untuk kebutuhan kepentingan SPR Indonesia.

4. Pertahanan dan Keamanan: Dalam skenario konflik militer atau bencana alam, SPR menjadi sumber energi utama untuk menjaga operasional militer, layanan publik, dan logistik darurat. SPR memastikan bahwa negara tetap memiliki kemampuan bertahan meski rantai pasok global terputus.

Kedua, fragmentasi kelembagaan. SPR menyentuh banyak instansi: ESDM, Keuangan, BUMN, Pertahanan, hingga Bappenas. Tanpa orkestrasi terpadu, inisiatif ini kerap terhenti di meja koordinasi lintas kementerian.

Ketiga, pendanaan dan prioritas anggaran. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan tangki penyimpanan dan pengadaan minyak dianggap kalah penting dibanding proyek infrastruktur atau bantuan sosial. Ini dilema yang harus dijawab melalui skema pembiayaan inovatif.

Keempat, minimnya tekanan publik dan politik. Isu SPR belum menjadi topik utama dalam diskusi publik atau kontestasi politik. Padahal, jika publik memahami risiko tanpa SPR, desakan terhadap pemerintah bisa menjadi pendorong kebijakan.

1. Legislasi Khusus SPR: Segera susun dan sahkan RUU SPR yang menjamin pembentukan cadangan strategis nasional, kerangka kelembagaan, serta skema pembiayaan multiyear.

2. Pembentukan Badan Cadangan Energi Strategis (BCES): Lembaga setingkat badan layanan umum dengan kewenangan lintas sektor dan akuntabilitas langsung ke Presiden.

3. Pengembangan Infrastruktur Modular: Bangun tangki SPR secara bertahap, dimulai dari 5 juta barel di Sumatra dan Kalimantan, hingga mencapai 30 juta barel secara nasional.

4. Skema Pembiayaan Campuran: Gunakan dana APBN terbatas sebagai ekuitas awal, lalu tambahkan melalui skema PPP, energy fund, dan Sovereign Wealth Fund Danantara.

5. Konektivitas Data dan Manajemen Digital: Sistem informasi terintegrasi untuk memantau kapasitas, umur minyak, dan respon pelepasan saat krisis.

6. Simulasi Krisis Nasional Tahunan: Latihan gabungan kementerian, BUMN, dan militer untuk menguji kesiapan distribusi cadangan energi dalam skenario bencana atau embargo.

7. Integrasi dengan Strategi Transisi Energi: SPR juga harus mencakup LPG, LNG, dan biofuel sebagai bentuk adaptasi terhadap transisi menuju energi bersih.

8. Indonesia dapat menjadi leading initiator Konsep Cadangan Energi ASEAN atau ASEAN Energy Reserve Framework. Dalam dokumen kebijakan utama seperti ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025, ASEAN menyadari pentingnya memiliki sistem cadangan energi yang andal, termasuk cadangan minyak strategis (SPR), untuk mengantisipasi krisis pasokan global, fluktuasi harga energi, serta bencana alam atau geopolitik.

Negara-negara seperti AS, China dan Jepang menunjukkan bahwa dengan komitmen kelembagaan dan perencanaan jangka panjang, SPR dapat menjadi fondasi kebijakan energi yang tangguh dan adaptif terhadap situasi darurat.

Bagi Indonesia, SPR harus dipandang sebagai bagian dari arsitektur kedaulatan nasional, bukan semata sebagai aset logistik. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor BBM, minimnya cadangan operasional, dan tekanan ekonomi global memperkuat urgensi pembentukan SPR yang terintegrasi dengan BUMN, swasta, dan lembaga khusus yang berwenang.

Dengan menempatkan SPR sebagai instrumen strategis, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam sistem energi internasional, sekaligus menjaga hak rakyat atas energi yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan. SPR adalah simbol kesiapan negara dalam menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

(miq/miq)