10 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian global saat ini sedang mengalami gejolak ekonomi karena kebijakan perang tarif antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan China yang berdampak pada sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia.
Managing Director Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Treasury Ali Setiawan mengatakan, saat ini setiap negara sedang berupaya untuk berdiplomasi dan bernegosiasi terhadap kebijakan pengenaan tarif dagang antar negara, termasuk Indonesia.
"Saya cukup yakin ke depannya nanti akan ada agreement yang bisa diputuskan. At the end of the day saya rasa dari dua belah negara pasti akan melihat apa yang terbaik bagi negara masing-masing," ujarnya saat acara diskusi di Centennial Tower Jakarta, Selasa (15/4).
Dalam kesempatan yang sama, pengusaha nasional Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia mau tidak mau akan ikut terlibat dalam arena perang tarif. Sebab, negosiasi dengan pemerintah AS merupakan jalan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi ditengah ketidakpastian.
"Indonesia pasti akan terlibat. Tadi kita bahas bahwa tidak ada jalan lain selain kita bernegosiasi, kita berdiplomasi sehingga produk-produk kita yang padat karya terutama tekstil, industri alas kaki, industri-industri seperti perikanan, udang, yang selama ini mengekspor ke Amerika ini tidak terancam dengan tarif yang bisa memukul industri ini," jelasnya.
Menurutnya, tim yang akan dikirim nanti oleh pemerintah tentunya harus memastikan bahwa industri-industri Indonesia dapat terselamatkan.
Selain itu, lanjutnya, kondisi saat ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mereview pasar ekspor, sebab Indoensia harus mendiversifikasi untuk tidak bergantung sama satu pasar saja seperti Amerika.
"Tapi kita bisa melihat pasar-pasar yang selama ini non-tradisional, yang selama ini kita gak sentuh seperti Afrika, Timur Tengah, dan pasar-pasar di Asia lainnya," ungkapnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada tim negosiasi pemerintah Indonesia sebelum ke Amerika Serikat.
Rencananya tim pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi terkait implementasi tarif impor Trump mulai 16 hingga 23 April 2025.
"Ada (arahan), klasifikasi yang terkait dengan tarif, non tarif, dan investasi. Sudah dirumuskan, nanti ada tim dalam waktu yang akan berangkat," kata Budi Gunawan, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025).
Menurut Budi Gunawan, pemerintah saat ini fokus dengan isu implementasi tarif importasi baru AS, dimana adanya penerapan tarif resiprokal yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 32%.
"Ya. Sekarang fokus negosiasi dengan Amerika," katanya.
Agenda negosiasi dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump terjadwal pada 16-23 April 2025.
Selama 90 hari penundaan pengenaan tarif dagang yang diberlakukan Trump dengan tenggat waktu sampai 9 Juni 2025, Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan masa itu untuk bernegosiasi. Tim negosiasi menteri itu mulai terbang ke Washington DC sejak kemarin hingga hari ini.
Menteri yang menjadi delegasi tim negosiasi terdiri dari enam orang, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah terbang ke AS sejak kemarin, Airlangga Hartarto yang dijadwalkan terbang hari ini lalu disusul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Para delegasi akan bernegosiasi dengan pihak US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce di Washington DC. Isi negosiasi dengan mereka akan seputar non-paper proposal terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan.
Beberapa poin negosiasi Indonesia dengan AS, antara lain :
1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
2. Kurangi PPN dan PPh Impor
3. Investasi RI ke AS
4. RI Tambah Impor US$18-19 Miliar.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: TKDN Direvisi- Kuota Impor Dihapus, Industri Nasional Terancam?
Next Article Video: Berbeda dengan INA, BPI Danantara Punya 3 Fungsi Utama
