Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasii Di Sumut, Publik Minta Polri Bebas Intervensi Politik

3 hours ago 1
Medan

12 Desember 202512 Desember 2025

Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasii Di Sumut, Publik Minta Polri Bebas Intervensi Politik Anggota Komisi Reformasi Polri Mahfud MD dan Ahmad Dofri saat mengikuti public hearing di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum USU, Jumat (12/12). Waspada.id/Ist

Ukuran Font

Kecil Besar

14px

MEDAN (Waspada.id): Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerap berbagai aspirasi dari tokoh masyarakat, praktisi hukum, LSM, akademisi, dan mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu masukan utama adalah pentingnya Polri bersikap independen dan bebas dari intervensi politik.

Aspirasi tersebut dihimpun Anggota Komisi Mahfud MD dan Ahmad Dofri dalam public hearing di Ruang Dewan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (12/12). “Kami banyak mendapat hal baru dan penguatan. Semua berharap polisi menjadi lebih baik. Dari 467.000 personel, yang bermasalah hanya oknum, karena masih ada sekitar 90% personel yang melayani masyarakat dengan baik,” ujar Mahfud.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Ia menyebutkan, aspirasi dari berbagai daerah hampir serupa. Keluhan masyarakat tentang Polri pun cenderung sama, menunjukkan adanya common sense di tengah publik. Karena itu, percepatan reformasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif.

Dekan Fakultas Hukum USU M. Siregar menekankan pentingnya transformasi kultural dalam tubuh Polri. Menurutnya, Polri perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Ia juga menyarankan perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, serta penguatan etika dan moralitas dalam pendidikan dan pengembangan karier.

Mahmul turut menekankan perlunya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan masyarakat. “Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP mengenai hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Sumut Soekirman juga menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan Polri. Ia menilai Polri harus lebih dominan sebagai pengayom, bukan sekadar aparat keamanan.

“Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegasnya.(id14)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Read Entire Article
Berita Kasus| | | |