KLH Diminta Buka Hasil Audit Perusahaan Di Tapsel Secara Transparan

12 Desember 202512 Desember 2025

P.SIDIMPUAN (Waspada.id) : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang melakukan audit terhadap 3 perusahan (PT AR, PT NSHE, PTPN III) di Tapanuli Selatan (Tapsel) diminta agar melakukannya secara transparan ke publik.

“Kami mengapresiasi langkah audit yang dilakukan, namun publik membutuhkan segera informasi kejelasan tentang kondisi kerusakan yang terjadi karena bencana tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola lingkungan yang lemah,” kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut Rahmat Tufiq Pardede, Jumat (12/12/2025).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Keterbukaan informasi publik terkait proses dan hasil audit terhadap tiga perusahaan yang ada di sekitar terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang menelan korban jiwa tidak sedikit itu, sangat dibutuhkan agar akar persoalan bencana terang benderang.

“IMM Sumut mendesak KLH untuk membuka hasil audit secara transparan, termasuk peta kerusakan, status izin di kawasan kritis, serta rekomendasi penindakan. Jika memang ada temuan audit buka saja. Publik punya hak untuk tau,” tuturnya.

Menurutnya, transparansi dalam proses audit terhadap 2 perusahaan swasta dan satu perusahaan plat merah tersebut merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan yang telah merugikan bahkan diduga jadi pemicu terjadinya banjir bandang di berbagai daerah di Sumut.

Dari hasil yang dilakukan KLH/BPLH, dapat disimpulkan siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, serta langkah pemulihan yang konkret dan bukan sekadar laporan teknis, Menurutnya jika pemerintah tidak mau transparan, maka wajar jika masyarakat curiga oknum dalam pemerintahan ikut bermain.

“Jika audit tidak menghasilkan tindakan tegas seperti pencabutan izin bermasalah maupun pengawasan ketat, dan pemulihan ekosistem, maka audit itu hanya menjadi formalitas dan mengabaikan keselamatan warga,” tambahnya.

Mengingat pada awalnya berdirinya ketiga perusahaan tersebut masyakat dan pemangku kepentingan dilibatkan. Untuk itu IMM Sumut juga meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi, memastikan proses pemulihan berbasis kajian ekologis, dan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan secara aktif.

Ia mengajak pemangku kepentingan, terutama pihak pemerintah jangan mencari-cari alasan bahwa bencana banjir itu akibat intensitas hujan. “Ini alarm keras bahwa tata kelola lingkungan harus dibenahi, libatkan pemangku kepentingan dan masyarakat lokal yang secara efektif,” tutupnya. (Id46).

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.