Kemenperin Ajak Pengusaha dan Galangan Kapal Siapkan Roadmap

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyusun peta jalan (road map) pengembangan industri perkapalan nasional dengan pembangunan kapal. Penyusunan peta pengembangan industri kapal nasional dilakukan agar Indonesia mampu mandiri dalam membangun kapal.

Direktur IMATAP Kementerian Perindustrian Mahardi Tunggul Wicaksono pun meminta dukungan dan masukan soal roadmap industri galangan kapal Indonesia yang akan segera diluncurkan.

"Roadmapnya udah kami susun tapi belum disempurnakan, sampai hari ini roadmapnya belum kita launching target mungkin tahun ini dukungan dari teman-teman semua dari Carmelita, Pak Ikhsan juga harapannya kami di Kemenperin memperbaharui road map ini insentif-insentif apa yang diperlukan teman-teman di industri maritim," ungkap Mahardi Tunggul di Indonesia Maritime Talk 2025 di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Menurut dia industri galangan kapal nasional diharapkan bisa meningkatkan kemampuan desain dan rekayasa kapal. Sejumlah dukungan pemerintah tengah disiapkan seperti pemberian insentif khususnya bagi industri galangan kapal yang sudah menerapkan prinsip keberlanjutan.

"Kita harus segera mengajukan road map untuk bantu maritim ini harus kita susun bagaimana insetif industri maritim ke industri yang hijau tadi," sebutnya.

"Kita ingin cepat-cepat gunakan road mapnya masuk bulan puasa tim juga dan temen-teman kita gunakan road mapnya dari situ bisa petakan gerak kita kemana 5-10 tahun," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Ikhsan Mahyudin menyebut industri galangan kapal tengah tertekan karena pengenaan PPN pada bahan baku. Hal ini yang menyebabkan tingginya biaya produksi.

"Kita beli barang pakai PPN, itu jadi cost, kemudian saya beli plat, itu ada cost masuknya. Ada angka sekitar 3.400 kapal ikan, kapal niaga. saya sebut, itu nilainya Rp 150 triliun per tahun, berapa dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi? 85% dikuasai 3 negara (China, Jepang, Korea) tadi. kita mau berapa? per 1% nya itu US$ 1 miliar kalau kita mau ambil 20% itu artinya sekitar Rp 320 triliun tambah Rp 150 triliun dari dalam negeri Rp sudah 470 triliun," bebernya.

(wur)

Next Article Banyak Galangan Kapal Lokal Kolaps di RI, Kenapa?