5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi angkat bicara menanggapi laporan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyebut Bapanas dan Perum Bulog melakukan praktik monopoli dalam pengaturan impor pangan.
Laporan tersebut tertuang dalam dokumen tahunan bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Di dalamnya, USTR menyoroti kewenangan eksklusif Bulog dalam mengimpor komoditas penting seperti beras, jagung pakan, dan kedelai, yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, khususnya dari AS.
Menanggapi hal itu, Arief menegaskan, kebijakan impor pangan yang saat ini berjalan di Indonesia bertujuan utama untuk melindungi rakyat dan menjamin ketersediaan pangan, bukan untuk memonopoli.
"Pak Presiden Prabowo kan menyampaikan sangat tegas ya, bahwa kita harus punya cadangan pangan, kan, di Bulog. Jadi terbukti negara-negara tetangga kita, dalam kondisi harga beras tinggi, Indonesia hari ini punya stok 3,1 juta ton, kemudian petaninya dibeli harga gabahnya dengan harga Rp6.500 per kg. Saya rasa kita sudah di jalan yang benar," kata Arief saat ditemui di kantornya, Selasa (29/4/2025).
Kemudian, saat ditanya soal sikap resmi pemerintah Indonesia atas tuduhan USTR tersebut, Arief menyampaikan bahwa posisi Indonesia jelas, sebagai negara berdaulat yang punya hak untuk melindungi rakyatnya, termasuk petani dan peternak.
"Kalau Pak Presiden kan jelas, melindungi rakyat Indonesia, undang-undang pangan juga demikian. Kita kan negara berdaulat. Negara berdaulat itu, seperti yang kita lakukan hari ini, maunya terus kita impor semua, terus petani kita mati, atau gimana? Kan enggak begitu," tegasnya.
Ia menekankan, semangat ketahanan pangan nasional berakar pada prinsip kemandirian, bukan ketergantungan impor. Pemerintah, kata dia, ingin agar produksi dalam negeri terus tumbuh dan petani bisa sejahtera.
"Presiden kita ingin petani, peternak, semuanya sejahtera. Produksi bisa di dalam negeri. Semangat ketahanan pangan berdasarkan kemandirian pangan. Jadi itu yang harus kita sampaikan," ucap dia.
Menurut Arief, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi dan cadangan stok dalam negeri. Ia menyebut hingga Mei 2025, Indonesia diprediksi akan mencatat surplus produksi sebesar 1,68 juta ton. Kondisi itu, kata Arief, harus dijaga agar kebutuhan nasional yang rata-rata 2,5-2,6 juta ton per bulan tetap bisa dipenuhi.
"Nah ini harus dipertahankan, karena kalau sekarang tidak bisa mempertahankan menanam 1 juta hektare, maka panennya akan di bawah kebutuhan nasional," katanya
Ia menambahkan, persoalan irigasi menjadi kunci stabilitas produksi pangan di masa depan. Oleh sebab itu, rencana pemerintah untuk membangun sistem irigasi seluas 2 juta hektare akan sangat krusial.
"Jadi grafiknya itu Maret, April naik, kemudian langsung terjun ke bawah. Itu kenapa begitu? Karena kita sawahnya tadah hujan. Apabila nanti embungnya, kemudian waduknya, saluran irigasi premier, sekunder, tersier itu baik, maka kita bisa punya produksi yang lebih datar, tidak naik turun," jelas Arief.
Arief juga menjelaskan alasan tidak adanya bantuan pangan selama Maret dan April 2025. Menurutnya, hal ini dilakukan demi menyiapkan cadangan stok untuk paruh kedua tahun ini, ketika produksi biasanya menurun akibat keterbatasan irigasi.
"Kenapa bulan Maret dan April ini tidak ada bantuan pangan? Karena kita berusaha menyiapkan stok ya, untuk pada saat nanti, tengah tahun, akhir tahun yang biasanya produksinya turun," pungkasnya.
(wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Gak Cuma Beras, Prabowo Kejar Swasembada Pangan Lewat Sorgum Cs
Next Article Prabowo Perintahkan Bulog Turun Gunung Urus Minyakita, Ini Tugasnya
