5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mengetahui adanya pandangan pesimistis terhadap pemerintah terkait kemampuan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8%, di tengah terus beratnya tekanan APBN dalam menghadapi gejolak perekonomian global.
APBN kata dia akan terus diciptakan efisien untuk menjaga defisit tak menembus level batas aman yang telah ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni 3% dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun kebutuhan belanja negara besar untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan 8%.
Untuk itu, dia mengatakan, cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan tanpa terlalu membebani APBN ialah dengan menciptakan kondisi likuiditas di sektor riil terjaga, supaya ekonomi bergerak melalui mesin sektor swasta.
"Anda pasti bertanya, kalau fiskalnya ngirit, gimana bisa tumbuh lebih cepat? Karena kita akan pastikan riil sector tumbuh. Gimana caranya? Kita pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita," kata Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya turut mengakui cara ini sebetulnya menjadi kewajiban bank sentral karena terkait dengan peredaran uang di sistem perbankan. Namun, menurutnya, tak ada salahnya fiskal turut berkontribusi menciptakan peredaran uang di sektor riil tanpa harus melalui gelontoran belanja negara yang besar.
"Sebenarnya ini tugas Bank Sentral, tugasnya BI, ya kita nyolong-nyolong sedikit lah. Yang penting ekonominya tumbuh lebih cepat ke depan," ungkap Purbaya.
Selain menjaga likuiditas di sistem keuangan. Purbaya menekankan, pemerintah juga akan kembali berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tingginya biaya logistik. Sebab, logistik kata Purbaya merupakan bagian dari saluran nadi pergerakan ekonomi.
"Masalah kita bukan tidak tahu arah, tapi salah satu masalah yang kita hadapi adalah logistik cost yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB. Sudah sedikit turun sih tapi masih lebih tinggi dari negara maju," paparnya.
Bila biaya logistik masih sangat tinggi, ia menekankan, tentu harga barang yang diperdagangkan di dalam negeri akan jauh lebih mahal dan tidak kompetitif dari barang-barang impor. Maka, masalah ini kata dia juga kembali menjadi sorotan pemerintah untuk diselesaikan, sebagaimana satu dekade lalu.
"Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu kita selalu ngomong, akan mengurangkan biaya logistik tapi 10 tahun terakhir kita tidak pernah bicara begitu," kata Purbaya.
"Kita pikir sudah bagus semuanya, ternyata belum. Ya kita malas mikir itu saja, kita cari topik yang lain lebih seru. Tapi itu tidak akan kita lupakan, kita akan perbaiki lagi," tegasnya.
Menurut Purbaya, upaya menurunkan biaya logistik ini sebetulnya juga menjadi bagian dari tugas utama Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebab biaya bisnis tinggi di pelabuhan juga kini masih tinggi.
"Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan, itu di bawah Kementerian Keuangan, kita akan perbaiki," papar Purbaya.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
